Benarkah Pasukan Khusus (Setan) Dikirim ke Papua? Kapolda Papua: Orang Suka Membesar-besarkan Saja

TRIBUN-MEDAN.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, selama hampir lima jam, Jumat (7/5/2021).

Dalam kunjungan itu, kedua jenderal bintang empat tersebut melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan seluruh satgas.

Usai pertemuan tersebut, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri membantah isu pengerahan pasukan khusus untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang saat ini sudah dilabeli sebagai teroris.

Menurut dia, belum ada perintah dari Kapolri maupun Panglima TNI untuk pengerahan pasukan khusus ke Papua.

"Tidak ada pasukan khusus datang ke Papua, itu orang suka membesar-besarkan saja," ujarnya di Timika, Jumat (7/5/2021).

 

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri. (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)

Baca juga: Juru bicara OPM Sebby Sambom Tanggapi Pemerintah yang Melabeli KKB/OPM sebagai Teroris

Baca juga: TERKAIT Penanganan KKB di Papua, Kapolda Papua Ungkap Pertemuannya dengan Kapolri dan Panglima TNI

Pasukan BKO sudah memadai untuk tangani KKB

Sejauh ini, sambung Fakhiri, keberadaan pasukan khusus belum diperlukan untuk menangani KKB.

Menurut dia, keberadaan pasukan bawah kendali operasi (BKO) sudah memadai untuk menangani KKB.

"Perkuatan yang sudah diperbantukan di Papua itu yang sedang bertugas, kalau pun nanti ada rotasi itu rotasi rutin," kata dia.

Baca juga: TERBARU Aksi Perlawanan KKB Papua di Malam Hari, Semoga Seluruh Prajurit Kita Selamat

Kedepankan pendekatan kesejahteraan

Sebelumnya Fakhiri juga sempat menegaskan, walau saat ini KKB sudah dilabeli sebagai organisasi teroris, namun pola penanganannya belum akan berubah.

Aparat keamanan akan sebisa mungkin mengedepankan pendekatan kesejahteraan sebelum melakukan penindakan hukum.

Baca juga: Pola Baru dalam Menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

"Kita tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Tentunya sebagai Kapolda dalam menyikapi keputusan pemerintah tentu kita laksanakan, tetapi tetap berpedoman terhadap apa yang sudah kita lakukan karena disitu penegakan hukum telah dilaksanakan," ujarnya.

Kepala daerah, sambung Fakhiri, memiliki peran sangat penting untuk bisa mendekati KKB secara kemanusiaan.

Sebagai perwakilan pemerintah pusat yang dipilih langsung oleh masyarakat, para bupati diyakininya memiliki hubungan emosional lebih dibandingkan dengan aparat keamanan.

"Kita melakukan soft aproach dengan mendekati semua elemen masyarakat, pemerintah daerah di titik-titik krusial kita usahakan agar mereka di depan dengan mengambil langkah kongkrit dalam melakukan penggalangan untuk menarik mereka (anggota KKB) keluar," kata Fakhiri.

(*/tribun-medan.com/ Kompas.com)

Baca juga: Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo Tegaskan Operasi Militer Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Papua

Baca juga: Mengingat 3 Poin Tuntutan OPM/KKB Papua hingga Pandangan Pengamat Teroris dan Intelijen dari CIIA