Cerita Pegawai KPK Ikuti Tes TWK Merasa Aneh: Tidak ada Wawasan Kebangsaan

TRIBUN-MEDAN.com - Fungsional Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Benydictus Siumlala bercerita saat mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Benydictus adalah salah seorang dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat asesmen TWK agar bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat tes berlangsung, Benydictus mengaku diwawancara oleh dua orang, sementara sejumlah pegawai lain hanya diwawancarai oleh satu orang.

• Leicester City Juara Piala FA Inggris Usai Kalahkan Chelsea 1-0 di Laga Final

"Saya diwawancara dua orang, sementara yang lain satu orang," tutur Benydictus lewat keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).

Kedua pewawancara juga tak memperkenalkan diri kepada Benydictus dan tidak ada alat rekam seperti kamera atau voice recorder.

"Mereka enggak memperkenalkan diri, enggak ada alat rekam (kamera/voice recorder)," imbuhnya.

• MUDIK DILARANG, 110 WN China Malah Bebas Masuk Indonesia, KSPI Sindir Telak Pemerintah

Sementara soal-soal tes juga menurut Benydictus tidak mencerminkan wawasan kebangsaan.

"Untuk tes tertulis seperti yang beredar itu. Seperti saya memiliki masa lalu yang suram, semua Cina sama saja, semua orang Jepang itu kejam, kulit berwarna tidak pantas memimpin kulit putih, LGBT harus diberikan hukuman badan dan lain-lain, saya lupa lengkapnya. Kalau wawancara seperti dulu Anda ikut nolak Pak Firli atau tidak? Pernah nonton video porno atau tidak? Apa pendapat Anda soal free sex? Jabatan apa yang anda incar di ASN. Tidak ada wawasan kebangsaannya sama sekali," ungkapnya.

Busyro Muqoddas Membela 75 Pegawai KPK 

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Busyro Muqoddas mengatakan, akan terus membela 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

• MENGERIKAN, Ratusan Mayat Pasien Covid Membusuk di Sungai, Dimakan Burung Gagak dan Anjing

"Saya akan tetap berhikmat membersamai 75 pegawai KPK yang dizalimi itu bersama tokoh, aktivis, dan pegiat masyarakat sipil lainnya yang itu bermakna luhur mulia untuk menolong rakyat korban kezaliman struktural yang semakin tandus dari kejujuran, dan terus dalam kubangan limbah politik tuna adab dan tata krama," kata Busyro saat dikonfirmasi, Sabtu (15/5/2021).

Awalnya, Busyro mengkritik polemik TWK dan langsung menyoroti komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas korupsi.

Ia menyatakan bahwa di era Jokowi ini ada upaya sistematis yang ingin menghancurkan KPK.

• LIVE STREAMING BOLA Juventus vs Inter Milan, Prediksi Susunan Pemain & Klasemen Liga Italia

Busyro mengatakan, upaya itu terlihat sejak Jokowi dan DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi-lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya," kata Busyro beberapa waktu lalu.