Cerita Pegawai KPK Ikuti Tes TWK Merasa Aneh: Tidak ada Wawasan Kebangsaan

Busyro berpandangan, setelah revisi UU KPK, sejumlah peristiwa untuk melemahkan KPK terpampang nyata di muka publik.

Posisi KPK semakin melemah ketika Firli Bahuri terpilih sebagai ketua dan dengan munculnya polemik TWK.

Menurut Busyro, TWK tidak sesuai amanat konstitusi dan Pancasila.

Baca juga: POLISI TAK MAIN-MAIN, Datangi Rumah Warga Yang Lolos Mudik Lebaran 2021, Jelas Aturannya

Tes itu, katanya, tidak relevan sebagai alih status pegawai.

"LBH Muhammadiyah dari PP Muhammadiyah sampai wilayah-wilayah sudah resmi akan menjadi kuasa hukum bersama yang lain untuk kuasa hukum 75 orang itu," kata Busyro.

"75 orang itu harus dipulihkan kembali. Kalau tidak dilakukan Presiden, maka di era Presiden ini (KPK) betul-betul remuk," tambahnya.

Ngabalin lantas merespons kritik keras dari Busyro.

Menurut Ngabalin, alih status pegawai KPK menjadi ASN juga tercantum dalam PP Nomor 41 Tahun 2020.

Ia juga bersikeras bahwa Jokowi tidak mengintervensi proses TWK di KPK.

Ngabalin secara tegas menyebut tudingan itu sebagai fitnah terhadap Jokowi.

"Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses yang diada-adakan karena di UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya," kata Ngabalin.

Penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menyebut keputusan penyelenggaran Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dibuat oleh seluruh pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Ia mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri-lah yang getol mendorong agar dilakukannya TWK pegawai KPK.  

"Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan," kata Harun lewat pesan singkat, Rabu (12/5/2021).

• Ibu Celine Evangelista Keceplosan soal Uang Bulanan dari Stefan William, Sang Putri Malah Suruh Diam

Harun Al Rasyid  adalah Ketua Satuan Tugas Penyelidikan dalam giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama Bareskrim Polri.