NASIB PT TPL, DPR Minta Satgas Investasi Beri Sanksi Toba Pulp Lestari, Sengketa dengan Warga

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia periksa dan memberikan sanksi PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk yang diduga sering bermasalah dengan masyarakat sekitar hutan konsesi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. 

Hal itu disampaikan Martin dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (31/5/2021). 

Awalnya, Bahlil menjelaskan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Kementerian dan Badan yang Ia pimpin.

Bahlil mengatakan, Satgas tersebut diisi unsur Polri dan Kejaksaan serta kementerian dan juga lembaga terkait, dengan tujuan tidak hanya untuk mempercepat perizinan investasi, tapi juga menjaga jalannya investasi yang sudah atau akan berjalan. 

• Eks Wali Kota Medan Rahudman Dibebaskan Tengah Malam, Disambut Pendukung dan Kerabat

Setelah menyampaikan pemaparannya, Martin menyampaikan, permasalahan terkait perusahaan pulp, yaitu PT TPL yang saat ini sedang bermasalah dengan masyarakat sekitar, bahkan sejak perusahaan itu bernama Inti Indorayon Utama. 

“Pak menteri, ini yang sedang hangat di Dapil saya itu ada namanya PT Toba Pulp Lestari (TPL) . Jadi dulu ini perusahaan Pulp dan Rayon, dulu namanya Indorayon. Kemudian Rayonnya ditutup karena mendapat protes dari masyarakat, sehingga menjadi Toba Pulp Lestari. Ini PMA (penanaman modal asing) Pak Menteri," kata Martin. 

"Sekarang ini juga sedang bermasalah lagi dengan masyarakat. Jadi dulu itu Indorayon bermasalah dengan masyarakat, diminta untuk ditutup, kemudian berganti nama menjadi TPL, nah sekarang bermasalah lagi dengan masyarakat,” sambung Martin. 

Masalah yang kerap terjadi, kata Martin, yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir dan pencemaran lingkungan yang diduga terkait dengan aktivitas perusahaan, serta sengketa lahan dengan masyarakat setempat yang jauh sebelum ada perusahaan tersebut, sudah dikelola warga. 

“Apakah ada wewenang menteri dan juga Satgas terhadap investasi-investasi yang seperti ini,” tanya Martin.

Baca juga: SINOPSIS IKATAN CINTA Malam Ini 1 Juni Papa Surya Terbujuk oleh Elsa, Buka Rahasia Mama Sarah

Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengingatkan, Bahlil agar Satgas yang dipimpinnya menegakkan hukum secara tegas dan adil. 

“Saya mewanti-wanti jangan hanya menegakkan hukum ke bawah, artinya ke masyarakat. Misalnya, masalah tanah dan lain sebagainya, tapi juga harus menegakkan hukum kepada investor itu sendiri, atau investasi yang sudah masuk yang justru membawa kerusakan lingkungan yang juga bermasalah dengan masyarakat, hak-hak azasi manusia, hak-hak masyarakat adat," paparnya. 

Jika investor tersebut terbukti bersalah, Martin meminta Satga tidak segan-segan memberikan sanksi. 

"Harus ada peran dari Satgas disini untuk bisa, katakanlah memberi sanksi, atau tidak memperpanjang lagi izin investasinya di kawasan itu. Ini sedang hangat di masyarakat masalah TPL,” tambah Martin. 

Menanggapi itu, Bahlil menyatakan sepakat apa terkait penegakan peraturan melalui Satgas yang dibentuk. 

“Pak Martin, kita sepakat hal-hal yang tidak termuat dalam kewenangan kementerian investasi akan kita masuk lewat Satgas. Tujuannya adalah pengusaha tidak boleh mengatur negara. Negaralah yang mengatur pengusaha,” jawab Bahlil.