Ini Video Lengkap Bobby Nasution Segel Mal Mewah di Medan, Pengunjung Centre Point Mall Kaget

Sebelumnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Medan, Arrahman Pane membenarkan bahwa penyegelan akan dilakukan oleh Walikota Medan Bobby Nasution.

"Hari ini Wali Kota Medan dijadwalkan akan melakukan penyegelan gedung Centre Point, di pintu utama Jalan Jawa," ungkapnya. 

Berdasarkan rilis dari Humas Pemko Medan, retribusi PBB yang tidak dibayarkan Centre Point mencapai Rp 175 miliar. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Retribusi Daerah Pemko Medan, Suherman menjelaskan kalau Centre Point tidak membayar pajak lebih dari 10 tahun. Nilai tunggakan pajak plus denda mencapai Rp 56.154.668.479.

Baca juga: Pengelola Centre Point Mall Hanya Tertunduk Lesu Lihat Satpol PP Segel Pintu Masuk

Beberapa waktu lalu, Bobby Nasution sudah berdiskusi dengan KPK terkait langkah penyelesaian masalah Centre Point Mall Medan.

Wali Kota Bobby Nasution sempat menyinggung persoalan tunggakan pajak dan masalah IMB Centre Point Mall saat melakukan pertemuan dengan KPK di gedung Balai Kota April 2021 lalu.

Saat itu Bobby meminta dukungan KPK dan Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam memungut pajak Mall Centre Point yang beroperasi sejak 18 Juli 2013.

"Mall Centre Point belum memiliki IMB dengan nilai retribusi Rp175 miliar lebih. Selain itu, pajak termasuk PBB beberapa tahun terakhir juga belum dibayarkan," ucap Bobby melalui rilis resmi Humas Pemko Medan, Selasa (27/4/2031).

Baca juga: Nunggak Retribusi Rp175 Miliar, Pihak Satpol PP Segel Pintu Masuk Centre Point Mall

Hal itu ditegaskan Bobby di hadapan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Kepala Kajari Medan Teuku Rahmatsyah pada rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi Kota Medan.

Bobby mengaku bahwa memang hingga kini belum ada titik temu di lahan berdirinya Mall Centre Point, antara pemilik bangunan dan PT Kereta Api Indonesia.

Namun, menantu Presiden Jokowi itu mengatakan pusat perbelanjaan megah tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun dan menjadi salah jika hal ini tidak dianggap oleh Pemkot Medan sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya tidak bisa kerja sendiri, tentu perlu dukungan dari semua pihak. Seperti hari ini terlaksana berkat bantuan Kejari Medan, sehingga kami juga dapat apa yang seharusnya milik Pemkot Medan," tuturnya.

(vic/tribunmedan.com)