Breaking News:

Temuan Dugaan Pelanggaran HAM terkait TWK Akan Diserahkan ke Jokowi jika KPK Tak Ikuti Rekomendasi

Komnas HAM juga meminta agar Jokowi membina pejabat kementerian lembaga dalam proses TWK agar patuh pada perundang-undangan berlaku

Editor: Salomo Tarigan
Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

 TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggandeng Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan instansi lain melanggar HAM.

Komnas HAM pun akan memberikan hasil temuan terkait adanya 11 dugaan pelanggaran HAM di dalam TWK ke Presiden Joko Widodo andaikata Firli Bahuri cs enggan mengikuti rekomendasi mereka.

"Laporan kami berikan ke presiden. ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut, otoritas paling tinggi adalah presiden selaku pembina kepegawaian," kata Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam kepada Tribunnews.com, Rabu (18/8/2021).

11 dugaan bentuk pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK itu terdiri atas pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum, pelanggaran hak atas perempuan, pelanggaran hak untuk tidak didiskriminasi, pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, pelanggaran hak atas pekerjaan, pelanggaran hak atas rasa aman, pelanggaran hak atas informasi, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pelanggaran hak atas kebebasan pendapat.

Komnas HAM mendesak agar para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ASN sesuai rekomendasi presiden.

Hal itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pegawai KPK tidak boleh dirugikan saat menjalani alih status.

Komnas HAM juga mendorong agar nama baik para pegawai KPK yang tidak lolos TWK dipulihkan.

Selain itu, Komnas HAM mendorong agar ada evaluasi pelaksanaan TWK.

Resep Spageti Tomat Pedas dan Cara Membuatnya,Menu Pasta yang Lebih Menarik untuk Disantap

Tak hanya itu, Komnas HAM juga meminta agar Jokowi membina pejabat kementerian lembaga dalam proses TWK agar patuh pada perundang-undangan berlaku dan perlu ada penguatan nilai wawasan kebangsaan.

KPK sendiri menghormati hasil penyelidikan Komnas HAM tentang TWK.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved