Breaking News:

INGAT Jokowi Pernah Bilang Alih Status ASN tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK, Ini Harapan Komnas HAM

Kami tetap berharap Presiden bisa menerima kami, penting bagi kami untuk memberikan laporan lengkap dan penjelasan secara langsung

Editor: Salomo Tarigan
Kolase/TRIBUNNews
Presiden Jokowi dan Penyidik KPK nonaktif Novel Baswedan 

TRIBUN-MEDAN.com - Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan pihaknya berharap Presiden Joko Widodo bisa menerima penjelasan dan laporan hasil penyelidikan proses alih status dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK secara langsung.  

Anam mengatakan pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Jokowi terkait hal tersebut.

Namun demikian, sampai Rabu (25/8/2021) sore belum ada kabar dari Jokowi.

"Kami tetap berharap Presiden bisa menerima kami, penting bagi kami untuk memberikan laporan lengkap dan penjelasan secara langsung," kata Anam ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (25/8/2021).

Anam mengatakan sebelumnya ia telah mendengar respons Jokowi melalui salah satu Staf Khusus Presiden yang pada intinya arahannya tidak berubah dari yang sebelumnya.

Menurut Anam hal tersebut penting karena arahan tersebut dekat sekali dengan rekomendasi Komnas HAM.

"Apalagi dalam rekomendasi Komnas HAM juga kami gunakan sebagai salah satu basis," kata Anam.

Tidak Boleh Merugikan Hak Pegawai KPK

Diberitakan sebelumnya pada Senin 19 Mei 2021 lalu, Jokowi mengatakan, TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5/2021).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved