Nenek 85 Tahun Digugat Cucunya di Pengadilan Agama Sengketa Masalah Warisan

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI - Norma (85), warga Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai sedang berjuang melawan gugatan yang diajukan oleh cucunya, di Pengadilan Agama, Jalan Sultan Hasanuddin.

Adapun gugatan dilayangkan oleh Fadli di Pengadilan Agama, dengan Nomor: 557 tertanggal 5 Oktober 2021. Dalam kasus ini, Fadli menggugat Norma karena harta warisan.

KAPOLSEK Percut Seituan Resmi Dicopot setelah Korban Premanisme malah Dijadikan Tersangka

OKNUM Pejabat yang Diduga Berselingkuh Ditangkap saat Berada di Dalam Mobil

KETUA Ormas di Sergai Ditangkap karena Lakukan Pemerasan, Korban Alami Kerugian hingga Rp 6 Juta

TIGA Pembunuh Bapak Kos Lolos dari Hukuman Seumur Hidup, Keluarga Korban Tidak Terima

2 Pelaku Pengerusakan di Rumah Sakit HKBP Balige Ditangkap, Begini Kondisinya Kini

LESTI Kejora Bongkar Kebiasaan Suami setelah Menikah, Rizky Billar: Orang Pikirannya Kemana-mana

Sidang mediasi pertama dipimpin Ketua Majelis Hakim Helmilawati didampingi dua Hakim Anggota Fatna Khaelida dan Makky, Selasa (12/10/2021).

Kuasa Hukum Tergugat Yusfansyah Dodi mengatakan, kliennya merasa keberatan lantaran penggugat dianggap bukan ahli waris yang sah.

Pasalnya, penggugat tidak berstatus anak kandung melainkan anak adopsi dari pasangan suami-istri Almarhum Taufik dan Almarhumah Efriwati yang merupakan menantu dan anak dari tergugat.

"Jelas sekali di sini kalau si penggugat itu bukan nasaf waris dari Almarhum Efriwati  atau anak dari klien kami," kata dia, melalui sambungan telepon, Rabu (13/10/2021).

PEMBUNUH Hotel Hawai Dijanjikan Uang 300 Ribu sehabis Berhubungan Intim, Habisi Korban Pakai Parang

MENYASAR Pedagang Wanita Dianiaya Preman tapi Jadi Tersangka, Hinca Panjaitan Cecar Kapolda Sumut

BUNTUT Pedagang Sayur Dijadikan Tersangka, Kanit Reskrim Dicopot, Inilah Penggantinya

TERKUAK Motif Mahasiswi Edarkan Narkoba di Kampus USU, Pengakuannya Mengagetkan: Sehari Habis 1 Kg

LUNA Maya dan Ariel Noah Akhirnya Bertemu, Ini Kalimat Pujian Sang Artis yang Bikin Baper

ARTIS Papan Atas Sinetron Ikatan Cinta Tertangkap Basah Lakukan Ini tapi Tetap Panen Pujian

Ia mengatakan, berdasarkan bukti-bukti lain, seperti akte kelahiran, ijazah sekolah dilampirkan penggugat hanyalah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan, bukan menyatakan sebagai anak kandung Almarhum Taufik dan Almarhumah Efriwati.

"Memang secara administrasi kependudukan, dia (penggugat) benar. Tapi secara biologis, dia salah. Karena statusnya bukan anak kandung. Bahkan tidak ada surat wasiat, surat hibah, atau sejenisnya, yang menguatkan statusnya sebagai ahli waris," ucapnya.

Sementara itu, Norma tidak menyangka cucu yang diadopsinya justru menggugat dia ke pengadilan agama dan menyengketakan hak waris atas harta peninggalan dari almarhumah anaknya Efriwati.

"Begitu tahu digugat, ya saya berontak. Sempat juga saya bertengkar. Sebab dia (Fadli) minta rumah dan usaha apotek. Karena emosi, saya bilang saja itu rumah dan usaha anak saya. Sebab dia itukan bukan anak kandung dari anak saya," ujar Norma.

PENGGEREBEKAN KAMPUS USU, Terkuak Asal Muasal Narkoba yang Diedarkan di Kampus USU, Ternyata . . .

DAFTAR Nama Mahasiswa dan Alumni USU yang Diamankan BNN Sumut saat Penggerebekan

VIVO Y33s Dibanderol Rp 3,3 Juta, Dilengkapi Chipset Gaming serta Kapasitas RAM 8 GB

MEMILUKAN, Warung Satu-satunya Tempat Mencari Nafkah Ludes Dilalap Api di Padang Bulan

ZAINAL Silitonga Sempat Ngumpul dengan Teman-temannya Sebelum Ditemukan Tewas Mengenaskan

BAIM Wong Beberkan Kronologi Marahi Bapak Tua yang Minta Uang, Sebut Bahaya Dipepet saat Bawa Anak

Norma berharap, keadilan dapat berpihak kepadanya.

Sebab, dirinya merasa bahwa seluruh harta benda milik almarhum anaknya tidak akan diperjualbelikan.

Kuasa Hukum Penggugat, Hafiz Zuhdi mengaku heran dengan penolakan gugatan oleh pihak tergugat.

Sebab kliennya Fadli memiliki data kependudukan otentik yang menguatkan statusnya sebagai anak biologis dari pasangan Almarhum Taufik dan Almarhumah Efriwati.

"Menolak bagaimana?. Toh kami punya data otentik, bahwa status klien kami itu anak kandung. Ini dibuktikan dari akta kelahiran dan ijazah. Bahkan pada Februari 2013 lalu, ada terbit surat keterangan ahli waris dari camat yang ditandatangani oleh ibunya Efriwati sebelum dia meninggal," kata dia.

Sebaliknya Hafiz menilai ada intervensi pihak-pihak tertentu, khusunya dari anak dan menantu tergugat yang berupaya mempengaruhi pikirannya.

Sehingga hal ini yang membuat sengketa hak waris semakin serius dan meluas.

Karena tidak ada titik temu saat mediasi yang Majelis Hakim Mediator yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadikan Agama Kota Binjai memutuskan untuk menunda sidang mediasi dan akan kembali dilanjutkan Kamis (14/10/2021) mendatang.

Sebelum ajukan gugatan, sempat ada pertemuan keluarga guna mencari jalan keluar terkait harta warisan ini.

Namun, dalam pertemuan itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.

"Sekarang ini persoalannya itu pihak tergugat merasa klien kami tidak memiliki hak waris. Padahal klien kami punya data yang otentik," ujarnya.

Hafiz mengatakan, gugatan perdata itu sendiri dilayangkan kliennya demi tercapainya kejelasan hukum.

Sebab dalam perkara ini, kliennya menggugat harta berupa aset benda, tanah, bangunan ruko, mobil, usaha apotek, dan utang usaha apotek sekitar lebih dari Rp 500 juta.

Sesuai Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dia menyatakan, hak kliennya sebagai anak kandung ialah sebesar 5/6 dari harta peninggalan almarhhmah ibunya. Sedangkan pihak tergugat hanya berhak memiliki 1/6 dari harta peninggalan anaknya.

"Awalnya memang hubungan klien kami dengan neneknya selaku pihak tergugat relatif baik. Si nenek pun dipersilahkan tinggal bersama. Tapi kami melihat ada intervensi pihak ketiga, yang justru memicu sengketa ini," jelas Hafiz.

Kalaupun ada data pada akta kelahiran milik kliennya itu tidak sesuai fakta, dalam arti status anak angkat dijadikan anak kandung, maka menurutnya, pihak tergugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan.

"Tapi perlu diingat, anak adopsi yang statusnya berubah jadi anak kandung pada dasarnya adalah korban. Sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang diangkat menjadi anak kandung tanpa keputusan pengadilan dapat dipidana," ungkapnya.

(wen/tribun-medan.com)