Breaking News:

Serap Aspirasi Masyarakat, Baskami Ginting Terima Aduan Warga soal Ketidakadilan Pembagian Bansos

Kegiatan serap aspirasi yang dilakukan Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting diwarnai banyak penyampaian aspirasi dari para warga .

Editor: Ismail
Tribun Medan/HO
Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting menghadiri serap aspriasi masyarakat bersama Sekretaris Camat Medan Polonia, Lurah Anggrung, pemuka agama dan tokoh masyarakat terkait keluhan warga soal pembagian bantuan sosial yang tak merata, Selasa (9/11/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SUMUT - Kegiatan serap aspirasi yang dilakukan Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting diwarnai banyak penyampaian aspirasi dari para warga .

Urung Ginting misalnya, seorang warga Kelurahan Anggrung, Medan Polonia. Ia mengeluhkan persoalan pembagian bantuan sosial yang tak merata di tempatnya.

"Pak, kami berharap pembagian bantuan sosial merata di tempat kami. Seluruh warga terdampak Covid-19," ujarnya, Selasa (9/11/2021).

Menurut Urung, banyaknya oknum kepala lingkungan yang memanipulasi data, sehingga bantuan tidak sampai ke masyarakat yang berhak.

Baca juga: Jaga Estetika Kota, Baskami Ginting Minta Pemko Medan dan PLN Kanalisasi Listrik Bawah Tanah

"Jangan dibagikan hanya ke saudara-saudara si Kepling saja. Jangan juga memberikan kepada mereka yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan itu," katanya.

Urung berharap, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting menegur oknum Kepling, Pejabat Kelurahan dan Kecamatan yang tak melakukan cross check data tersebut.

Pantauan lapangan, hadir pada serap aspirasi tersebut, Sekretaris Camat Medan Polonia, Lurah Anggrung, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Baskami menjelaskan pendataan warga yang menerima bantuan sosial, saat ini telah melalui kegiatan musyawarah kelurahan.

"Dengan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga pihak kelurahan maupun kecamatan mendapatkan gambaran yang valid," tambahnya.

Baca juga: Baskami Ginting Soroti Maraknya Galian C Ilegal di Sumut

Baskami menjelaskan, setiap jenjang pemerintahan mulai dari Kepling, Lurah hingga Camat perlu melakikan verifikasi administrasi dan faktual.

"Sehingga bantuan nantinya tersalurkan menjadi lebih adil," tambahnya.

Sementara itu, Lurang Anggrung, Gayus mengatakan kelurahan merupakan perpanjang tangan Kemensos.

"Kami pihak kelurahan memiliki aturan dan tak akan keluar dari ranah itu. Data yang didapat dari Kemensos adalah data yang digunakan. Berikut juga data yang disampaikan oleh Kepling di tingkat terbawah," pungkasnya.

Baca juga: Guru Honorer Keluhkan Kuota PPPK ke Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved