PENGAKUAN Luhut Panjaitan Siap Mundur jika Terima Duit dari Bisnis Tes PCR yang Bikin Heboh
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap mundur atau resign dari jabatannya jika terbukti terima uang dari bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas I
lihat foto
"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya," ucapnya.
Mulyanto menduga konflik kepentingan dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi.
Baca juga: Jokowi Jadi Sasaran Gara-gara Isu Menterinya Terlibat Bisnis Tes PCR, Presiden Diminta Bertindak
Sebelumnya dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa.
Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.
Padahal WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya.
BPOM juga menyambut baik persiapannya.
Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.
"Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dengan produksi Vaksin Merah Putih," ucapnya.
Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Ini kan kontradiktif," lanjut Mulyanto.
Seharusnya, lanjut Mulyanto, pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri.
Bukan selalu terlena pada produk impor.
"Jadi kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden jangan Omdo, harus mengambil tindakan tegas soal ini," tandasnya.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang diduga terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
• DULU Jadi Kuli Miskin Kini Tajir Melintir, Haji Bolot Punya 142 Pintu Kontrakan, 13 Mobil, 30 Rumah
Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons tudingan dirinya terlibat bisnis tes swab PCR.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
"Pertama, perlu saya perjelas bahwa Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra, dan saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu di bawah 10 persen," kata Jodi.
Baca juga: DIMAKAMKAN Hari Ini, Jenazah Artis Hanna Kirana Pemeran Zahra Langsung Dibawa ke Ciawai
Baca juga: KRONOLOGI Dokter Muda Nyaris Disetubuhi Paksa di Ranjang, Pelaku Lihat Korban Berpakaian Minim
"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," tambahnya.
Sementara itu, terkait PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), Jodi menerangkan bahwa Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test Covid dengan kapasitas test yang besar.
Karena hal ini pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala.
"Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," tukasnya.
Jodi menambahkan GSI didirikan bertujuan bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham tetapi untuk kewirausahaan sosial.
"Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing covid19," ungkap Jodi.
"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," sambungnya.
Jodi memastikan partisipasi Toba Sejahtra di GSI tidak dalam rangka mengejar untung.
"Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," jelas dia.
Masih kata Jodi, perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Baca juga: NASIB Pemain Sinetron Si Doel, Rumah Pernah Disita Masuk Penjara, Kini Mandra Buktikan Diri Bahagia
Baca juga: KELAKUAN Suami di Malam Pertama Mengerikan, Wanita Ini Nyaris Menemui Ajal di Rumah Mertua
• DULU Jadi Kuli Miskin Kini Tajir Melintir, Haji Bolot Punya 142 Pintu Kontrakan, 13 Mobil, 30 Rumah
Artikel ini sebagian dikutip dari Tribunnews.com /Chaerul Umam/Ilham Rian Pratama/Igman Ibrahim)
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari tribun-medan.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tribun Medan Update", caranya klik link https://t.me/tribunmedanupdate, kemudian join.
Silakan install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
