PENGAKUAN Luhut Panjaitan Siap Mundur jika Terima Duit dari Bisnis Tes PCR yang Bikin Heboh
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap mundur atau resign dari jabatannya jika terbukti terima uang dari bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas I
lihat foto
"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," kata Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 November 2021.
Menurut Alif, data lain terkait dugaan Luhut dan Erick bermain di bisnis tes PCR seharusnya dicari KPK.
Kliping majalah dinilai cukup sebagai bukti awal dari PRIMA.
"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," kata Alif.
KPK diharap mempelajari kliping majalah yang dibawa PRIMA.
Lembaga antirasuah diharap tidak meremehkan laporan mereka hanya karena buktinya dari pemberitaan.
"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," ujar Alif.
Baca juga: PENGAKUAN Dera Idol soal Isu Suka Sesama Jenis karena Sering Foto dengan Wanita, Oh hemmm
Baca juga: MENDADAK Iwan Fals Datangi Polda Metro Jaya, Ternyata Punya Masalah dengan Rekan Pendiri Ormas OI
Isu mafia di balik tes covid-19 PCR masih memanas.
Sebelumnya dua nama menteri Jokowi diisukan terlibat.
Nama Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir pun ikut disebut.
Terkini Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.
Baca juga: DULU DIKENAL Tajir, Kini Jennifer Jill Ngaku Kesulitan Bayar Tagihan Listrik, Terpaksa Hemat
Baca juga: DULU Dibayar 2 Ribu Pernah DIboikot, Kini Inul Daratista Pedangdut Tajir Bayarannya Ratusan Juta
Menurut Mulyanto, Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini karena dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.
"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.
Sehingga besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.
