Ditegur Jokowi Karena Tak Bisa Perbaiki Jalan di Liang Melas Datas, Edy Rahmayadi Keluhkan Anggaran
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku ditegur oleh pemerintah pusat terkait masalah jalan provinsi banyak rusak di Sumatera Utara.
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.COM - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku ditegur oleh pemerintah pusat terkait masalah jalan provinsi banyak rusak di Sumatera Utara.
Seperti halnya di Kabupaten Karo, warganya sampai menuntut perbaikan jalan sembari membawa buah jeruk ke Istana.
Edy mengatakan, teguran itu disampaikan Pemerintah Pusat lantaran ada sejumlah warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo datang ke Istana Negara di Jakarta untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo.
"Saya barusan ditegur dari Jakarta. Jangan lah hanya untuk membangun jalan saja, rakyat saya harus membawa jeruk ke Istana dan para menteri di sana," ucap Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Senin (24/1/2022).
Mantan Panglima Kostrad itu menjelaskan bahwa ada keterbatasan APBD, khususnya Kabupaten Karo, sehingga belum bisa memperbaiki jalan di Liang Melas Datas.
Presiden RI Joko Widodo terima 3 ton jeruk dari masyarakat Liang Melas Datas di Istana Negara, Senin (6/12/2021) (HO)
Padahal menurutnya, sebagian besar jalan yang rusak di Sumut khususnya jalan provinsi, penyebabnya adalah lantaran sering dipakai aktivitas pengakutan hasil perkebunan.
"Sebenarnya segala sesuatu itu kan ada sebab akibat, 38 kilometer yang harus dibangun jalan itu oleh ibu bupati."
"Terkadang uangnya tak ada, sehingga itu tak bisa dibangun. Karena bertahun-tahun itu tak bisa dibangun, yang memakai siapa? Yang memakai itu kan lingkungannya adalah perkebunan," jelasnya.
"Bupati tak sanggup bangun, akhirnya rakyatnya mereka datang ke kabupaten, provinsi tak bisa diatasi, dia berangkat ke Jakarta. Mungkin kalau Jakarta tak mendengar juga, mereka terbang ke Amerika," sebutnya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (dua kanan) saat berjalan, hendak menuju ke Rumah Dinas Gubernur usai rapat di Aula Tengku Rizal Nurdin, pada Senin (24/1/2022).(TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA)
Ia berharap, kehadiran Baleg DPR RI ke Pemprov Sumut, bisa membawa dampak positif bagi pembangunan di Sumut untuk dibahas dan direalisasikan.
Terlebih negara memperoleh pajak hasil perkebunan di Sumut sebesar Rp 500 triliun.
Namun, Dana Bagi Hasil perkebunan yang diperoleh Sumut untuk pembangunan hanya sebesar Rp 24-25 triliun.
"Sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi juga yang digunakan lahan sampai 3,5 juta hektare itu pastinya merusak jalan, seperti yang saya sampaikan tadi," ucapnya.
Diungkapkan Edy, bahwa Pemprov Sumut setiap tahunnya hanya mampu menganggarkan Rp 400 miliar per tahun untuk memperbaiki infrastruktur jalan.
Di mana untuk satu kilometer jalan dibutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar.
Sedangkan panjang jalan provinsi di Sumut yakni mencapai 3.005,65 kilometer.
Sehingga ia berharap ada Undang-undang yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil perkebunan yang menguntungkan daerah, khususnya Sumut.
"Mohon ini terealisasi untuk pembangunan, di Sumut khususnya. Juga bagi provinsi lainnya," ujar Edy.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Abdul Wahid pun mengamini bahwa dampak dari aktivitas pengangkutan yang dilakukan perusahaan perkebunan adalah rusaknya infrastruktur.
"Ini akan menjadi masukkan bagi kami di Baleg sebagai aspirasi untuk dibahas," kata Abdul Wahid.
(ind/tribun-medan.com)
Baca juga: Pemprov Siapkan Dana 2,7 Triliun Perbaiki 450 Km Jalan Provinsi, Tender Sudah Dimulai
Baca juga: Refleksi 76 Tahun Kemerdekaan RI: Jalan Provinsi di Deleng Simpon Luput dari Perhatian Pemerintah
Baca juga: Keindahan Alam Pakpak Bharat Titipan Tuhan, Inilah Sejumlah Objek Wisata yang Menakjubkan di Sana
