Gubernur Edy Curhat ke Komisi V DPR RI: Kesulitan Bangun Infrastruktur, Bendungan, dan Dana Hibah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi curhat kendala infrastruktur kepada Komisi V DPR RI.

Ia mengatakan sulit memperbaiki infrastruktur jalan provinsi di Sumut.

Menurutnya,  sangat sulit memperbaiki jalan di Sumut.

Apalagi panjang jalan Sumut mencapai kurang lebih 3.000 km.

“Jalan provinsi di Sumut merupakan yang terpanjang di Indonesia,” ungkap Edy Rahmayadi saat menghadiri kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Sumut di Hotel Cambridge, Jalan S Parman, Medan, Senin (21/2/2022).

Sementara anggaran perbaikan atau pembangunan jalan di Sumut setahun hanya Rp300 miliar hingga Rp400 miliar.

Dengan anggaran tersebut, jalan yang bisa diperbaiki hanya sekitar 60-80 km setahun.

“Sangat sulit untuk kita mencapai jalan yang layak di Sumut ini,” ujar Edy.

Baca juga: Pemakaman Pasien Covid di Tapian Dolok Mendapat Pengamanan dari Polsek Serbalawan

Baca juga: TEREKAM CCTV, Pagi-Pagi Komplotan Maling Ini Curi Motor Milik Anak Kost

Edy juga telah meminta bantuan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil.

Dengan DBH tersebut, diharapkan, infrastruktur dapat diperbaiki atau dibangun di Sumut.

Selain itu, Edy juga meminta perhatian mengenai bendungan yang ada di Sumut.

Dikatakannya, Sumut tidak banyak memiliki bendungan.

Padahal bendungan memiliki manfaat yang besar.

Mulai dari pengairan untuk pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengendali banjir, hingga tempat wisata.

Edy juga membandingkan jumlah bendungan yang lebih banyak di daerah lain ketimbang di Sumut.

Padahal Sumut memiliki 33 kabupaten/kota.

“Kalau kami bandingkan, Jatim, saat ini dia punya 10 bendungan, Jawa Barat sudah 11 bendungan, Jawa Tengah itu 14 bendungan, Sumut ada satu bendungan, Lau Simeme, sampai sekarang belum jadi,” kata Edy.

Dicontohkannya, jika di setiap kabupaten ada satu bendungan saja, banyak perkebunan yang bisa diairi oleh bendungan tersebut.

"Contohnya di Tanah Karo. Tanah Karo ini daerah pertanian dan perkebunan, tapi dia posisinya dataran tinggi, sudah kita pastikan sumber air cukup jauh, jadi sangat memerlukan bendungan,” tutur Edy.

Edy juga memaparkan ada tiga hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh DPR RI.

Pertama perbatasan daerah Republik Indonesia di Pulau Berhala, kedua pembangunan Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro), dan ketiga destinasi wisata super prioritas Danau Toba.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan mengatakan tujuan kunjungan kerja reses adalah untuk menampung permasalahan yang terjadi di Sumut.

“Kunker ini dalam rangka salah satunya mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Sumut, terkait menyangkut dengan pembangunan infrasrtuktur dan transportasi di Sumut,” kata Iwan.

Baca juga: Kepala Kantor Pos Natal Tilap Uang Pensiun dan Korupsi Rp 230 Juta, Uangnya untuk Judi Online

Baca juga: Menguak Bisnis Prostitusi di Tengah Pandemi Covid-19

(cr14/tribun-medan.com)