Edy Rahmayadi Ingin Undang Malaikat ke Sumut, KPK Singgung Soal Korupsi

Adapun dua Gubernur Sumut periode sebelumnya yang terjerat tindak pidana korupsi yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho.

Baca juga: AKSARA Park Dikabarkan akan Ditutup Gubernur Edy Rahmayadi, Begini Tanggapan Pengelola

"Jangan sampai hattrick," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alexander berharap, peristiwa Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho menjadi pelajaran bagi Edy Rahmayadi.

"Saya senang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi, masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga," jelas Alexander.

Dia mengatakan untuk menuju WBK dan  WBBM tidak akan terwujud apabila tidak ada komitmen dari pimpinan.

"Untuk menuju WBK/WBBM bersikap melayani tidak akan pernah terbit kalau tidak bisa komitmen bersama yakni seluruh jajaran Pemprov Sumut. Bapak gubernur sebagai komandan, harapan kami di KPK, ini yang selalu saya sampaikan, komitmen hari dari pimpinan," ucapnya.

Baca juga: MEMBANDAL, Masyarakat Masih Padati Aksara Park, Tak Hiraukan Imbauan Gubsu Edy Rahmayadi

"Langkah awal itu komitmen apapun itu dari pucuk pimpinan. Kalau dari pucuk pimpinan tidak ada komitmen, rasa-rasanya sulit kita mewujudkan," sambungnya.

Alexander mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meminta pencanangan WBK dan WBBM tersebut bukan hanya sekedar "lip service" atau ucapan semata, namun harus diimplementasikan.

"Jangan hanya lip service. Ini PR (pekerjaan rumah) jangka panjang, kalau ibarat lari maraton, ini awal, baru dicanangkan, dari Kemenpan RB dan Kemendagri melakukan evaluasi agar betul-betul Sumut dinyatakan sebagai WBK dan WBBM," katanya.

Ia berharap tahun 2023 Sumut bisa mewujudkan WBK dan WBBM. Nantinya itu bisa menjadi hadiah untuk Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah di periode pertama kepemimpinan mereka.

"Harus gotong royong kita wujudkan 2023. Kalau bisa diwujudkan Sumut WBK dan WBBM, itu luar biasa, hadiah yang bapak ibu berikan, saya yakin beliau punya komitmen kalau tidak tidak akan mungkin dicanangkan," ungkapnya.

Menurut Alexander pencanangan zona integritas bukanlah perkara mudah. Terlebih Sumut telah dicap negatif oleh banyak pihak.

"Mohon maaf ketika dicap oleh temen-temen, di Sumut ada sebutan Ini Medan Bung, Sumut (Semua Urusan Mesti Uang Tunai), disampaikan rasa-rasanya tidak ada risih, seolah-olah beda peraturan di Medan dengan peraturan di daerah lain," katanya.

Kepada aparatur sipil negara (ASN) dia berpesan untuk bekerja tanpa mengharapkan imbalan apapun dari masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan.

"Ketika mengharap sesuatu di luar gaji  dan penghasilan pasti jadi gak bener, pasti itu. Jangan sampai, sekarang eranya e-government, semua serba elektronik, serba internet, akibatnya hubungan personal jadi berkurang, rasa-rasanya saya berfikir kita melayani masyarakat, kan enak sebetulnya ketika bertemu, apa yang bisa dibantu ketika masyarakat menyelesaikan persoalannya," tuturnya.(tribun-medan.com)