Pemkab Deliserdang Tergiur Terapkan Kebijakan E-Parking Seperti di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG- Pemkab Deliserdang melirik kebijakan Pemerintah Kota Medan terkait pengelolaan parkir tepi jalan.

Sebab, selama ini parkir di Kabupaten Deliserdang masih menggunakan sistem manual.

Sehingga kedepan perlu dilakukan uji coba penerapan parkir elektronik atau e-parking.

"Ya, sedang kami pelajari juga ini apa yang harus disiapkan. Kami juga tahu kalau berpotensi meningkatkan pendapatan kalau pakai e-parking itu. Makanya ini ada rencana mau kami buat juga," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deliserdang, Timur Tumanggor Jum,at, (11/3/2022).

Mantan Kadis Pendidikan Deliserdang ini menyebut kalau pihaknya juga sedang proses pendekatan ke pihak Perbankan.

Baca juga: VIRAL Pensiunan PNS Lempari Rumah Mantan Istri Siri di Deliserdang

Hal ini lantaran pembayaran parkir juga tidak lagi menggunakan yang tunai melainkan e money.

Untuk tahap pertama disebut tentu tidak semua kawasan akan lansung diterapkan e Parking.

"Ya mungkin nanti bisa kita coba di Kecamatan Percut Seituan dan Tanjung Morawa dulu. Ya harus pelan-pelan nggak mungkin langsung semua. Yang jelas kita sudah mau ke arah sanalah,"kata Timur Tumanggor. 

Sekretaris Bapenda, Edy Jamiaan menambahkan selama ini parkir tepi jalan masuk dalam bentuk retribusi.

Pengelolaannya ditangani langsung oleh Pemerintah Kecamatan.

Uangnya langsung disetorkan Kecamatan ke kas daerah dan dicatatkan ke Bapenda. 

Baca juga: SEORANG Kakek Petugas Parkir Menangis Takut Dipenjara saat Terjaring Razia E-Parking di Medan

"Kalau tahun lalu dapat dari tepi jalan ini 700an juta capaiannya. Kalau ditanya target sebenarnya ya di atas Rp 1 miliar untuk semua Kecamatan. Ya paling banyak itu seperti Kecamatan Percut Seituan. Kalau e-parking ini belum pernah dibahas khusus memang sama Pemkab tapi mau kita buat juga itu kedepannya,"kata Edy.

Beberapa warga yang ditanyai pendapatnya mengaku mendukung apabila memang parkir akan menggunakan e-parking.

Disebut selama ini banyak yang mengkhawatirkan kalau uang parkir yang diberikan tidak berdampak besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa masukan pun keluar dari masyarakat yang menginginkan kalau kedepannya pelayanan parkir juga akan lebih baik.