TERNYATA Begini Sikap Luhut setelah Presiden Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Joko Widodo akhirnya melarang menterinya bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Terkait ini, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi angkat bicara.

Ia memastikan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mematuhi perintah Jokowi.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Luhut sempat ikut menggulirkan isu penundaan pemilu.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan presiden," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Sesuai arahan Jokowi, kata Jodi, Luhut akan fokus bekerja.

Bersama jajaran menteri lainnya, Luhut turut mengawal pemulihan ekonomi yang sempat mengalami krisis akibat pandemi virus corona.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," ucap Jodi.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menyentil para menteri yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi pun meminta jajarannya untuk fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Adapun wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022) dikutip dari Kompas.com.

Jubir Bantah Luhut Campur Tangan soal Dukungan Jokowi 3 Periode

Sebelumnya Jodi Mahardi membantah bahwa Luhut Binsar Pandjaitan campur tangan dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode.

Menurut Jodi, isu yang digulirkan oleh para kepala desa dan kiai serta ulama itu merupakan spontanitas dari mereka sendiri.

"Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi, Jumat (1/4/2022).

Meski demikian, Jodi membenarkan bahwa nama Luhut masuk dalam struktur organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan menjabat sebagai ketua dewan pembina organisasi tersebut.

Namun demikian, dia membantah usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan para kepala daerah dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi, Selasa (29/3/2022), merupakan perintah Luhut.

Jodi bahkan mengeklaim bahwa Luhut sempat melarang para kepala desa mendeklarasikan dukungan presiden 3 periode. Namun, keinginan para kepala desa untuk menyerukan dukungan itu sulit dibendung.

"Kan susah kalau puluhan ribu orang kumpul, kalau ada beberapa yang menyerukan itu," ujarnya.

Jodi menegaskan, tak ada kaitan antara Luhut dengan isu Jokowi 3 periode yang bergulir beberapa waktu terakhir.

"Nggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja," kata Jodi.

Jodi menilai, mereka yang menuduh seruan Apdesi dimobilisasi sesungguhnya telah menghina niat tulus para kepala desa. Pasalnya, aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden itu datang dari para kepala desa yang ingin pembangunan desa terus dilanjutkan oleh Presiden Jokowi.

Ia pun menegaskan bahwa tak ada kaitan antara Luhut dengan isu Jokowi 3 periode yang bergulir beberapa waktu terakhir. "Ya spontanitas mereka sendiri," kata Jodi.

Seruan kepala desa

Sebagaimana diketahui, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi ditambah menjadi 3 periode.

Usulan ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu.

Tak hanya itu, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode dalam waktu dekat.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengatakan, deklarasi dukungan Jokowi 3 periode sedianya digelar pada acara Silaturahmi Nasional 2022, Selasa lalu. Namun, rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Surta mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode, termasuk Luhut.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tutur dia.

Suara kiai dan ulama Usulan serupa kembali mengemuka ketika Luhut berkunjung ke Lebak, Banten, Kamis (31/3/2022), untuk silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat.

Acara tersebut digelar di kediaman mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.

Dalam acara itu, Mulyadi mengeklaim bahwa kiai dan ulama di daerahnya mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

Mulyadi menuturkan, salah satu alasan para kiai dan ulama mendukung Jokowi 3 periode adalah karena situasi ekonomi di Indonesia.

"Jadi pesan ulama, para kiai di sini sampaikan ke Jokowi, alangkah baiknya, kita enggak bicara politik, bicara ekonomi, minta ke Bapak Jokowi, minta diperpanjang tiga tahun saja untuk menyelesaikan ekonomi," ucap Mulyadi.

Dukungan Jokowi 3 periode, klaim Mulyadi, juga datang dari sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Apdesi.

"Di Lebak ada 358 kepala desa, yang kemarin menyuarakan minta perpanjang (masa jabatan) Jokowi tiga kali," ungkapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Luhut mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mulyadi merupakan aspirasi dari masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut sah-sah saja. "Itu kan aspirasi, kan enggak salah, asal disalurkan yang benar saja, jangan ribut-ribut soal itu," kata dia.

(*/tribun-medan.com/kompas.com)