Berita Siantar

MAKIN BANYAK, Jumlah Warga Miskin Kota Siantar Sudah Capai 33 Ribu Kepala Keluarga

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menyebut jumlah warga miskin Kota Siantar naikdrastis hingga 33 ribu kepala keluarga

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
The Star
ILUSTRASI: Warga miskin kelaparan akibat lockdown Malaysia 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial menyebut ada 33 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Siantar yang termasuk warga miskin.

Data tersebut dirilis pada Februari 2022 kemarin.

Dengan angka tersebut, bisa disimpulkan 60 warga Kota Siantar hidup dengan status prasejahtera. 

Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Siantar Armansyah menyampaikan, jumlah warga miskin di Kota Siantar membludak.

Secara personal, warga miskin di kota itu mencapai 124 ribu jiwa lebih.

Baca juga: GUBERNUR Edy Rahmayadi Dampingi Menko PMK Kunjungi Warga Miskin di Belawan

"Kalau perjiwa ada sekira 124 ribu sekian-sekian (jiwa)," ucap Armansyah saat ditemui di lingkungan Balai Kota Siantar.

Lanjut Armansyah, jumlah masyarakat miskin di Kota Siantar sebanyak 33 ribu KK atau 60 persen dari jumlah penduduk Kota Siantar.

Angka tersebut merupakan peningkatan dari DTKS sebelumnya di mana warga yang terdaftar sekira 21 ribu KK.

"Itu data Februari 2022. Kalau tahun lalu 21 ribu KK," ujarnya.

Membludaknya jumlah masyarakat miskin Kota Siantar, sebut Armansyah, tidak terlepas dari kondisi bencana (pandemi) Covid-19 yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 yang lalu.

Faktor lainnya adalah terkait syarat bagi warga yang dapat menerima bansos harus terdaftar di DTKS.

Baca juga: Ombudsman Kritik Kebijakan Bupati Labusel yang Imbau Pangkalan Gas tidak Layani Warga Miskin

Kemudian data warga penerima bantuan sosial dari Pemko Siantar dan Pemprov Sumatera Utara yang lalu seluruhnya dimasukkan ke dalam DTKS. 

"Tidak terlepas dari pandemi Covid-19 ini. Serta syarat untuk penerima bantuan harus terdaftar di DTKS. Jadi penerima bantuan Pemko dan Pemprov, semuanya dimasukkan," katanya.

Sementara itu, menurut seorang Lurah, membludaknya jumlah warga miskin lantaran perubahan data tidak dilakukan. Ia memperkirakan kondisi sosial kemasyarakatan yang berubah tak ter-update di DTKS.

"Kami sudah minta agar warga tertentu dikeluarkan (dari DTKS), tapi tetap ada didalam DTKS. Padahal warga itu tidak lagi layak menerima bantuan," ucap salah seorang lurah, juga saat ditemui di Balai Kota Siantar.

Baca juga: SENTIL Anies Baswedan, Giring Nyanyi Bareng Warga Miskin: Soundsystem Terbaik Adalah Suara Rakyat

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved