PELUNCURAN Desa Ramah Perempuan dan Anak, Gubernur Edy Sebut Angka Stunting Masih Tinggi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumut menggelar sosialisasi dan peluncuran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bebas Stunting di Aula Tengku Riza Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (26/4/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakanbpihaknya terus berupaya menekan angka stunting di Sumut.

"Diharapkan pada tahun depan, terjadi penurunan angka stunting. Karenanya perlu konsep yang matang sebelum langkah lanjut ditentukan. Kami menyadari angkanya masih jauh dari target kita,” katanya.

Edy menuturkan, berdasarkan data BKKBN, 13 dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus merah alias memiliki prevalensi stunting di atas angka 30 persen.

Ia pun melaporkan data dan kondisi serta kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengambil langkah penurunan stunting.

"Namun Pemprov Sumut berkomitmen untuk bisa mengatasi kesulitan tersebut," ungkapnya.

Senada dengan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi respons Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting. Sebagaimana amanah Presiden, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia.

“Target angka stunting di 2024 adalah 14 %. Jadi ini menjadi kendala dalam mencapai bonus demografi di tahun 2035-2040. Sehingga generasi yang kita cetak mulai sekarang harus bebas stunting,” sebutnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga juga mengunjungi kegiatan itu.

Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan, Sumut termasuk provinsi yang memberikan perhatian kepada upaya penurunan angka stunting.

Apalagi secara keseluruhan di Sumut, berdasarkan laporan BKKBN menyebutkan sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen.

Masalah stunting anak, kata Bintang Puspayoga, merupakan fokus pembangunan pemerintah, sejalan dengan program Kementerian PPPA yang juga mengurusi persoalan pemberdayaan perempuan dengan semangat menyelesaikan persoalan secara bersama.

“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini yang harus diperhatikan dan diselesaikan bersama,” katanya.

Untuk itu, katanya, banyak inovasi dilakukan oleh BKKBN, karena memang tujuannya adalah bagaimana menekan angka stunting serendahnya.

Dengan begitu, tugas Gubernur dapat terbantu karena ada lembaga dan pihak terkait yang juga peduli dengan kondisi ini.

“Makanya perlu ada kerja sama berbagai pihak terkait. Menjadi PR kita implementasi di lapangan. Untuk itu kalau Menteri PPPA turun, kami akan tanya tentang kondisi perempuan dan anak kepada Gubernur,” sebutnya.

(cr14/tribun-medan.com)