Angka Pengangguran Terbuka di Sumut Ratusan Ribu Orang, Tapi Diklaim Sudah Menurun

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Angka pengangguran terbuka di Sumatera Utara tembus sampai 423 ribu orang.

Namun jumlah yang terbilang banyak ini diklaim menurun.

Berdasarkan data yang disampaikan Pj Sekretaris Daerah Sumut, Afifi Lubis, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022 sebanyak 423 ribu orang atau 5,47 persen.

Dilihat dari besarnya jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, dengan usia produktif sebanyak 10,98 juta orang, angkatan kerja 7,74 juta, serta penduduk yang bekerja sekitar 7,32 juta orang.

Tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2021 data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumut sebesar 6,32 persen pada Agustus 2021 atau 475 ribu orang.

"Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar berkompeten di dunia kerja, guna mengurangi angka pengangguran," ujar Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis pada acara Inauguration of School Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Rabu (18/5/2022).

Afifi mengatakan, saat ini ada 12 BLK pemerintah, 498 lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan BLK Komunitas yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumut saat ini.

Namun 12 BLK Pemerintah saat ini kondisinya mebutuhkan peremajaan alat praktek.

“Banyak yang menyampaikan bahwa antara pelatihan di BLK dengan dunia kerja nyata tidak sesuai. Sehingga perlu ada peremajaan alat praktek kerja, agar pekerja siap memasuki dunia kerja nyata,” sebutnya.

Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas peresmian BLK Maritim di Sumut, kepada Pemerintah Austria selaku pihak yang membiayai serta Kemenaker yang terus mengoptimalisasi pengembangannya di Medan.

Sebagaimana disebutkan, bahwa ada tiga provinsi yang dipercaya dalam upaya pengembangannya, yakni Sumut, Banten dan Sulawesi Selatan.

Menaker RI Ida Fauziyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus lakukan optimalisasi dalam pengembangan BLK Maritim di Medan.

Program hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Austria ini dibiayai oleh Pemerintah Austria melalui skema soft loan.

Ia mengatakan bahwa pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen utama yaitu konstruksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan; serta pelatihan instruktur dan manajemen sesuai dengan standar Austria yang diakui di Eropa.

"Atas koordinasi dan kerja sama yang baik dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kedutaan Austria dan Bit Media e-solutions GmbH sebagai pelaksana kegiatan, syukur Alhamdulillah, implementasi dari kegiatan ini di BBPVP Medan berjalan sesuai dengan jadwal, dan semoga dapat menjadi saksi dan komitmen kita bersama dalam berkolaborasi untuk peningkatan kompetensi dan daya saing SDM di Indonesia," ujarnya.