Komisi VIII DPR RI Kunker ke Asrama Haji Medan Dalam Rangka Persiapan Ibadah Haji di Tahun 2022

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1443H/2022M di provinsi Sumatera Utara di bertempat di Asrama Haji Embarkasi Medan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Senin (23/05/2022).

Wakil Ketua/Ketua Tim Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang menuturkan prinsipnya dari pemerintah, Kementrian Agama sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk tata cara pemberangkatan kita yang agak berbeda dibanding keberangkatan masa-masa lalu.

"Pertama yang agak rumit itu membuat kita yaitu pembatasan usia, karena problemnya dijaman itu ingin berangkat bersama-sama suami dan istri itu pada akhirnya harus membuat pilihan, pilihan berangkat atau membatalkan semua," kata Marwan.

Marwan mengatakan kalau membatalkan semua tentu akan menjadikan kuotanya berkurang, cara mengisinya bagaimana, itu akan menjadi perebutan disetiap daerah, apakah itu nanti akan menjadi kuotanya perkabupaten atau kembali ke kota provinsi.

"Tentu pemerintah sudah membuat keputusan, tapi nanti perebutannya tidak berhenti sehingga orang akan bertanya dan bahkan saya meyakini Kemenag (Kementrian Agama) masih butuh penjelasan tentang itu," ucap Marwan.

Ia mengatakan ini tidak bisa saran, ini ketegasan saja, ketegasan dan informasi yang valid ke daerah, tidak ada ruang untuk dilakukan nego tentang itu.

"Kalo dibuka nego tentang itu, itu nanti ambyar semua keseluruh calon jamaah haji yang akan berangkat. Jadi DPR menyarankan ketegasan saja, sudah putuskan aja, tidak ada tawar-menawar disitu, itu yang pertama," kata Marwan.

Marwan mengatakan yang kedua, setiap embarkasi itu akan berkurang kloternya, memerlukan itu nanti tentu harus ada koordinasi yang baik.

"Kemungkinan nanti akan ada pengumpulan dari satu embarkasi dengan embarkasi yang lain, bila jamaahnya tidak cukup untuk satu kloter, itu yang perlu kita jelaskan," ucap Marwan.

Kemudian Marwan juga menyinggung soal ketentuan PCR itu seperti apa, bagaimana melakukan itu dipemberangkatan dan bagaimana pula dilakukan itu di pemulangan, itu perlu kita ingatkan.

"Yang periode lalu atau masa lalu, pemerintah sudah berhasil kita dorong untuk meyakinkan pemerintah Saudi Arabia, kita punya jalur khusus yang pemeriksaan itu dilakukan di Indonesia. Jadi adanya jalur yang membuat jamaah kita itu tidak lagi diperiksa visanya dipendaratan di Jeddah atau di Madinah," kata Marwan.

Ia mengatakan belum tau informasinya dari embarkasi mana saja yang sudah mendapatkan itu, kalau masih mungkin dilakukan meyakinkan pemerintah Saudi Arabia kita membantu disini.

"Tentu bagi Saudi Arabia tidak mudah juga setiap embarkasi itu akan dibuatkan ada Imigrasi dari Saudi Arabia sendiri. Tapi bagi kita pemerintah Indonesia yang mengurusi jamaah hajinya ini penting, karena jamaah kita profilnya sebagian besar adalah orangtua, begitu mendarat dinegara orang, baru pertama keluar negeri, perbedaan kultur, budaya, bahasa, tiba-tiba itu berkomunikasi dengan orang lain. Maka menunggu antrian panjang keluar dari bandara itu sebetulnya itu melelahkan sekali," ucap Marwan.

Marwan mengatakan belum lagi dihitung jika berangkat dari kampungnya sendiri, dari kampung itu sudah satu malam, dari kampung menuju pemusatan dikabupaten satu hari, menuju asrama haji embarkasi satu hari, jadi total empat hari dan bahkan hampir enam hari sampai ke Jeddah, itu melelahkan sekali.

"Nah itu yang kita dorong pemerintah supaya jalur-jalur khusus itu bisa dibuatkan pemeriksaan itu ada diembarkasi masing-masing. Nanti kita akan tanyak Pak Ramlan dan Pak Kanwil, umpamanya siap tidak itu dibuatkan diembarkasi Medan," kata Marwan.