Novel Baswedan Bilang Baiknya KPK Dibubarkan, KPK Makin tak Dipercaya Publik, Sebut Ulah Pimpinan
Novel Baswedan berpendapat menurunnya tingkat kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ulah Firli Bahuri cs.
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Novel Baswedan berpendapat menurunnya tingkat kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ulah Firli Bahuri cs.
Menurut mantan penyidik KPK itu, pemberantasan korupsi semakin menjauh saat KPK dikomandoi Firli Bahuri dkk.
"Ulah pimpinan KPK sekarang ini membuat KPK makin tidak dipercaya masyarakat. Pemberantasan korupsi makin jauh dari harapan," cuti Novel dalam akun Twitter-nya, Kamis (9/6/2022).
Atas hal itulah, Novel menilai ada baiknya KPK dibubarkan.
"Mendorong KPK dibubarkan khawatir selaras dgn rencana Firli dkk. Dibiarkan membuat pemberantasan korupsi dilakukan dengan kepura-puraan dan pemborosan," imbuhnya.
Dalam hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, KPK disebut menjadi aparat penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat.
Baca juga: HEBAT Timnas Indonesia Menang 2-1 Atas Kuwait, Rachmat Irianto dan Marc Klok Cetak Gol
Hal itu, diketahui dari survei nasional yang digelar Indikator Politik Indonesia pada tanggal 18-24 mei 2022 dan dilakukan melalui metode Random Digit Dialing (RDD).
"KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam rilis surveinya, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: KABAR TERKINI Nasib Lili Pintauli dari Dewas KPK, Kasus Dugaan Gratifikasi Nonton MotoGP Mandalika
Adapun RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1213 responden.
Margin of error dalam survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.
Berdasarkan tingkat kepercayaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 85,3 persen, disusul presiden 73,3 persen, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 66.6 persen.
Selanjutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 60,5 persen, pengadilan dengan 51,1 persen, dan KPK dengan 49.8 persen.
Di bawah KPK, ada Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik.
Baca juga: Jawaban Ketua KPK soal Harun Masiku, Disindir Novel Baswedan, MAKI Ingat Penangkapan M Nazaruddin
Jawaban Ketua KPK soal Harun Masiku
Terkait buronan KPK Harun Masiku yang belum tertangkap hingga lebih 2 tahun, KPK Firli Bahuri sempat menanggapi saat ditanya awak media.
