Menolak PT DPM

Massa Minta PT DPM Angkat Kaki dari Dairi, Kantor DPRD kosong, Pendemo: Mungkin Lagi Tidur

Masyarakat kembali mendesak agar PT Dairi Prima Mineral (DPM) untuk angkat kaki dari Kabupaten Dairi

TRIBUN MEDAN/ALVI SYAHRIN
Kordinator aksi,Duat sedang berorasi di depan Kantor DPRD Dairi menolak kehadiran tambang PT DPM 

Bupati yang juga tidak berada di kantor membuat massa aksi kembali kecewa kedua kalinya karena tidak bisa mengadu tentang kehadiran DPM.

"Kami sangat kecewa juga ya. Karena dari Pemerintah Kabupaten sendiri mengeluarkan surat Kelayakan Lingkungan Hidup. Nah seandainya surat itu memang dikeluarkan, seharusnya apa yang menjadi informasi penambangan itu seharusnya dibuka. Jangan di tutup tutupi," sebutnya.

Dirinya menduga, pemerintah Kabupaten Dairi sudah bersekongkol dengan PT DPM dan mendukung untuk terus beroperasi.

"Ini sepertinya ada persekongkolan antara negara dengan DPM. Kami itu melihat dengan sangat jelas kalau sangat mendukung investor," tutupnya.

Baca juga: LBH SIKAP Sampaikan Tuntutan kepada Bupati Soal Keberadaan PT DPM di Dairi

Diketahui, saat ini masyarakat Dairi yang menolak DPM melakukan permohonan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)

Pada tanggal 20 Januari 2022, KIP mengabulkan permohonan warga Dairi. Namun, 14 hari setelah putusan, Kementrian ESDM belum memberikan dokumen tersebut, dan mengajukan banding ke PTUN Jakarta.

Saat ini, masyarakat Dairi masih akan menanti hasil putusan sidang PTUN yang dijadwalkan pada tanggal 5 Juli 2022.(Cr7/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved