Aturan BPJS PIB

Aturan Peserta BPJS Kesehatan PBI di Deliserdang, Ada 9 Kriteria, Iuran Bakal Ditanggung Pemerintah

Pemkab Deliserdang mengeluarkan aturan baru bagi masyarakat ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI).

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Tommy Simatupang
Dok. Pemko Medan
Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan menghadiri penyerahan 18 kunci bedah rumah siap huni dan pemberian santunan, waktu lalu. Pemkab Deliserdang mengeluarkan aturan baru ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI. 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Pemkab Deliserdang mengeluarkan aturan baru bagi masyarakat ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI).

PBI ini adalah kriteria peserta dari BPJS Kesehatan yang untuk iurannya dibayarkan oleh Pemerintah setiap bulannya.

Ada 9 kriteria yang sudah ditetapkan dan dibuat dalam bentuk lampiran surat Bupati Deliserdang per 30 Juni 2022.

Beragam hal dihubungkan dalam lampiran surat Bupati itu mulai dari persoalan hubungan saudara dengan seseorang, jenis kendaraan yang dimiliki, kondisi rumah atau tanah hingga peralatan elektronik yang ada di rumah.

Selain itu, masalah aset yang dimiliki seperti perhiasan atau tanah.

Diharapkan Pemerintah Desa/Kelurahan paham dalam memberikan rekomendasi ke Dinas Sosial.

"Jadi ada sembilan kriterianya sekarang ini. Yang sembilan kriteria ini untuk penerima BPJS Gratis bukan kriteria fakir miskin. Ini kriterianya lebih longgar (dari pada kriteria warga miskin yang ditetapkan Kementerian Sosial),"kata Kadis Sosial Kabupaten Deliserdang Rudi Akmal Tambunan, Senin (4/7/2022).

Informasi yang dihimpun dari lampiran surat Bupati nomor 460/2205 untuk yang pertama kriterianya ditegaskan jumlah anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kedua tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai: Pensiunan PNS/ TNI/ Polri, PNS, TNI, POLRI, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota BPK, Presiden, Wakil Presiden, Anggota MK, Anggota Kabinet/ Kementerian, Duta Besar, Kepala Daerah, Anggota DPRD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dosen dan Perusahaan yang sudah listing di bursa.

Ketiga tidak memiliki kendaraan roda empat atau lebih, kecuali berupa angkutan umum yang jumlahnya tidak lebih dari satu dan dapat memiliki tambahan kendaraan bermotor berupa paling banyak satu unit kendaraan roda 2 dua jenis sepeda motor 4 tak dengan kapasitas silinder maksimal 110 cc berumur di atas 5 tahun.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved