Pemkab Langkat

Pansus Ranperda Dibentuk Usai Jawaban Bupati Langkat Syah Afandin Atas Pandangan Fraksi

Rapat dalam rangka mendengarkan penyampaian jawaban Bupati Langkat atas  pandangan umum  fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Langkat. 

Editor: Satia
Dok. Pemkab Langkat
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Stabat, Selasa (12/7/2022).  

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Stabat, Selasa (12/7/2022). 

Rapat dalam rangka mendengarkan penyampaian jawaban Bupati Langkat atas  pandangan umum  fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Langkat. 

Plt Bupati Syah Afandin menjawab 39 pandangan umum dari delapan fraksi di DPRD Langkat. 

Yakni terkait kinerja pemerintah, pembangunan infrastruktur, sosial budaya, pertanian dan peternakan, tenaga pemerintah non ASN, penyerapan dan realisasi anggaran, pelayanan kesehatan dan penyelenggara pendidikan, serta pemberdayaan UMKM juga hal hal terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Wakil Ketua DPRD Langkat, Ir Antoni Ginting menyampaikan rapat ini sesuai dengan peraturan pemerintah No.12 tahun 2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten Langkat No.07 tahun 2019, tentang tata tertib DPRD Kabupaten Langkat. 

Selanjutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Langkat TA 2021 yang telah disepakati, akan dilanjutkan dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama dengan Pemkab Langkat, sampai dengan rapat paripurna berikutnya tentang pengesahan/ persetujuan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun 2021 menjadi peraturan daerah pada tanggal 20 Juli 2022. 

Rapat ditutup Ketua DPRD Langkat Sri Bana PA SE, dan atas persetujuan bersama Rapat dilajutkan dengan agenda rapat paripurna Penetapan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atas Ranperda Inisiatif DPRD dan Pemerintah Kabupaten Langkat. 

Panitia Khusus (Pansus) ini akan bertugas membahas, meneliti dan menyempurnakan 8 Ranperda, yang diantaranya 6 Ranperda merupakan Inisiatif DPRD dan 2 Ranperda Pemkab Langkat yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Langkat dan telah difasilitasi oleh Biro Hukum Setdaprovsu.


Adapun delapan Ranperda tersebut, yakni.

Pertama, Ranperda perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2018 tentang pengolahan limbah barang berbahaya dan barang beracun. Kedua, Ranperda perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Langkat. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved