Sengketa Lahan Masyarakat Adat

Wanita Masyarakat Adat Sihaporas Kena Tembakan Peluru Polisi saat Berebut Lahan dengan PT TPL

Seorang wanita masyarakat adat Sihaporas kena tembakan peluru karet polisi saat terlibat bentrok sengketa lahan dengan PT TPL

Editor: Array A Argus
HO
Masyarakat Adat Sihaporas bentrok dengan petugas gabungan terkena tembakan polisi 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIMALUNGUN- Masyarakat Adat Sihaporas terkena tembakan polisi saat terlibat bentrok sengketa lahan dengan PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL, Senin (22/8/2022) kemarin.

Adapun Masyarakat Adat Sihaporas yang terkena tembakan polisi itu yakni Juliana Siallagan (48).

Menurut laporan, Masyarakat Adat Sihaporas terkena tembakan polisi ketika ingin mempertahankan lahannya, yang kini disebut telah dikuasai PT TPL.

"Kami menolak kegiatan (PT TPL) di tanah adat," kata Sekretaris Lamtoras Jonny Ambarita.

Baca juga: Masyarakat Adat Sihaporas Hampir Terlibat Bentrok dengan Polisi, Buntut Konflik dengan PT TPL

Baca juga: Komisi Yudisial Pantau Gugatan Praperadilan Masyarakat Adat Sihaporas di PN Simalungun

Ia mengatakan, sebelum ada keputusan yang jelas menyangkut masalah sengketa lahan ini, maka PT TPL tidak boleh melakukan aktivitas apapun, termasuk pembibitan.

Jonny bilang, ia sebenarnya mendukung ada upaya investigasi menyangkut lahan yang sekarang tengah diperebutkan.

Namun, kata Jonny, sudah semestinya pemerintah turut melibatkan Masyarakat Adat Sihaporas.

“Kami sangat setuju kalau memang (tim investigasi) itu dibentuk. Tapi dengan melibatkan kami. Tentunya kegiatan juga jangan dilakukan sampai ada hasil verifikasi dan identifikasi," kata Jonny.

Masyarakat Adat Sipahoras pingsan dan terluka

Kericuhan antara Masyarakat Adat Sihaporas dengan aparat gabungan TNI/Polri bermula pada pukul 12.00 WIB.

Saat itu masyarakat adat dari Lembaga Adat Keturnan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) melihat ada 20-an mobil polisi dengan tentara memasuki wilayah adat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. 

Belakangan, 250 aparat keamanan mendatangi Masyarakat Adat Sihaporas yang berjaga di wilayah adat Buttu Pangaturan, Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Baca juga: AMMA Desak Pemerintah Agar Menyelesaikan Konflik Tanah di Sihaporas

Baca juga: MASYARAKAT Adat Sihaporas Datangi Polres Simalungun, Tuntut Keadilan Soal Kericuhan dengan TPL

Saat petugas gabungan itu datang, masing-masing komandan mereka, yakni Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung serta Komandan Kodim 0207/Simalungun, Letkol Hadrianus Yossi Suherman turut hadir mengawal pasukannya.

Adapun alasan polisi dan TNI datang ke lokasi lahan sengketa untuk membuka blokade masyarakat adat dan meninjau pembibitan yang dilakukan PT TPL.

Namun, warga menolak sebelum ada pengakuan wilayah adat Sihaporas.

Sekira pukul 13.00 WIB, polisi kemudian memaksa masuk ke lahan sengketa.

Baca juga: Bawa Dua Gergaji Mesin ke Kementerian LHK, Lamtoras Laporkan Penebangan Liar Hutan Sihaporas

Masyarakat menolak, dan terjadi dorong-dorongan antara masyarakat adat dengan aparat keamanan. 

Karena suasana memanas, polisi kemudian meletuskan tembakan ke udara.

Nahas, entah bagaimana, tiba-tiba peluru karet yang diletuskan petugas itu mengenai kaki Juliana Siallagan.

Seketika, Juliana Siallagan roboh.

Warga lainnya bernama Maulina Simbolon (34) pingsan, karena ikut terkena dorongan petugas gabungan.

Negosiasi dengan Masyarakat Adat Sihaporas

Sekira pukul 15.00 WIB, Polres Simalungun dan Kodim 0207/Simalungun mewakili Staf Gubernur Sumut meminta negosiasi dilakukan.

Dalam kesempatan negosiasi itu, polisi dan TNI ingin masuk ke lokasi lahan sengketa, dengan alasan ingin meninjau lokasi pembibitan eukaliptus milik PT TPL.

Menjawab permintaan itu, warga bersedia memberi izin, dengan catatan, PT TPL tidak boleh melanjutkan aktivitas pembibitan di wilayah adat. 

Karena menemukan jalan buntu, baik aparat maupun warga sama-sama berjaga di lokasi lahan sengketa.

Kapolres Simalungun sebut pihaknya hanya lakukan patroli

Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan, pihaknya cuma sebatas melakukan patroli, setelah sebelumnya menerima laporan adanya penutupan jalan dengan cara penebangan pohon. 

"Setelah kami ke sini, ada lebih dari lima titik (penutupan jalan). Tadi langsung kami bersihkan," kata Ronald. 

Ia mengatakan, sebenarnya pihaknya bersama TNI dan Masyarakat Adat Sihaporas sudah empat kali melakukan pertemuan, terkait masalah lokasi pembibitan PT TPL. 

Dalam pertemuan itu, Polres Simalungun telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. 

"Namun sayangnya, kami mendapati masyarakat melakukan penutupan jalan dengan batang pohon besar yang dilintangkan di tengah jalan,"

"Masyarakat tetap melakukan pengadangan kepada kami, tapi sudah negosiasi. Kami meminta agar kami bisa masuk melakukan patroli dan peninjauan ke dalam, karena ini wilayah kesatuan Republik Indonesia," ucap Ronald.

Soal permintaan masyarakat tentang masyarakat adat, kata Ronald, bahwa hal itu sudah direspon oleh pemerintah daerah dan sudah ada progresnya.

"Kami berharap kepada masyarakat dan PT TPL untuk sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah ini, dan jangan memaksakan kehendak masing-masing, jangan mengklaim pembenaran" ujar Ronald.

Senada disampaikan Komandan Kodim 02/07 Simalungun, Letkol Inf Hadrianus Yossy.

Hadrianus meminta masyarakat dan PT TPL tidak mengklaim pembenaran masing-masing.

Menurut Hadrianus, ada lembaga yang memutuskan siapa yang benar (berhak), karena negara ini adalah negara hukum yang harus sesuai dengan undang-undang.

"Masing-masing pihak jangan mengklaim dirinya benar, karena ada lembaga yang memutuskan itu benar atau tidak, jadi kita serahkan sesuai undang-undang, karena negara kita negara hukum" ucap Dandim.

Hadrianus  juga meminta masyarakat untuk mendukung program pemerintah, yaitu go green yang rencananya akan dibuat di kawasan hutan industri di kawasan PT TPL.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Binsar Situmorang mengatakan agar kedua belah pihak bisa menahan diri.

Binsar mengatakan masyarakat harus memahami legalitas formal dari pada agenda PT TPL.

Dan PT TPL juga harus memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat. 

"Jadi ini lah yang harus kita pertemukan kedua bela pihak, agar mendapatkan solusi terbaik," ucapnya.(tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved