Proyek Bernilai Triliunan
Soal Proyek Rp 2,7 Triliun, Edy Rahmayadi: Bukan untuk Jadi Gubernur Dua Periode
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi memastikan bahwa proyek Rp 2,7 triliun yang tengah jadi sorotan bukan untuk dua periode sebagai Gubernur
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahyamadi mengatakan banyak yang menilai bahwa pembangunan jalan dan jembatan di Sumut dengan dana sebesar Rp 2,7 triliun adalah agar dirinya bisa maju kembali pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
Namun, Edy Rahmayadi membantah hal tersebut.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur ini, untuk kesejahteraan rakyat Sumut dan tidak berpikir perbaikan jalan di Sumut sebagai alat kampanye dia bila kembali maju di Pilkada Sumut tahun 2024.
Baca juga: Kepala Dinas BMBK Sumut Sebut Proyek Jalan Rp 2,7 Triliun Akan Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Jadwal
"Ada kata-kata yang saya sesalkan, kalau ini (proyek) Rp 2,7 triliun lanjut. Lanjut lagi si Edy jadi gubernur. Alamak kacau, itu dirancang sejak tahun 2019. Memang untuk kedepannya, jadi ada visi dan misi memperbaiki jalan rakyat. Karena, akan berpengaruh dengan pendapatan rakyat," ucap Edy di Medan, Rabu (24/8/2022).
Edy mengungkapkan proyek pembangunan infrastruktur Rp 2,7 triliun ini memang banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Termasuk, memprotes PT Waskita Karya sebagai perusahaan yang memenangkan tender pembangunan jalan tersebut.
"Kenapa kok PT Waskita Karya yang menang (tender). Mereka itu KSO, kemudian antara mereka memilih siapa yang mengerjakan proyek," tuturnya.
Baca juga: Malu-maluin, Anggota DPRD Ini Tipu Kontraktor Modus Proyek Pemerintah, Sekarang Dituntut 3 Tahun
Ia menambahkan jalan di Sumut merupakan jalan terjelek di dunia. Untuk itu, kata Edy, harus segera diperbaiki demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di provinsi ini.
"Di Sumatera Utara adalah jalan terjelek di dunia. Lihat bentuk jalannya saja hancur. Kalau orang lewat dibilang mereka lah ini gubernurnya kurang ajar, gara-gara gubernur aku terpleset. Setiap lewat mereka pasti maki aku orang itu," katanya.
Ia juga bercerita tentang pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumut sudah direncanakan sejak tahun 2019, lalu dengan melakukan usaha untuk meminjam uang kepada Pemerintah Pusat hingga pinjaman pihak asing.
Baca juga: Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut Kritik Proyek Rp 2,7 Triliun Pemprov Sumut Karena Tiga Hal Ini
Ia mengatakan untuk melakukan perbaikan jalan rusak sepanjang 450 kilometer di Sumut ini, Pemprov Sumut sebenarnya tidak memiliki uang atau anggaran. Sehingga mantan Pangkostrad itu, putar kepala untuk meminjam uang.
"Kita mau meminjam duit, karena duit kita untuk bangun jalan tidak cukup. Pinjam duit sama (Menteri Keuangan) Sri Mulyani, namanya SMI. Tapi bunganya 6 persen. Aduh bunga 6 persen habis uang kita bayar bunga itu," kata Edy.
Kemudian, Edy mencoba pinjaman ke Jepang.
Baca juga: Golkar Sumut Sesalkan Pernyataan Gubernur Soal Proyek Rp 2,7 Triliun: Jangan Urusi Partai Kami
Namun, negara atau pemerintah pusat tidak mau sebagai penjamin untuk utang tersebut. Sehingga, niat untuk meminjam uang ke Jepang diurungkan.
Jalan terakhir, Gubernur Edy mengatakan menggunakan anggaran APBD Sumut dengan sistem tahun jamak atau Multiyears tahun 2022, 2023 dan 2024 untuk pembangunan infrastruktur di Sumut ini.
"Jalan terakhir tahun jamak, multiyears. Itu banyak yang katakan tidak sah, tidak adil. Alah banyak kali cerita kalian. 450 kilometer untuk rakyat khususnya jalan, kita gunakan multiyears," ucap Edy.(cr14/tribun-medan.com)
