Breaking News:

Berita Sumut

Hasil Audit BPK Terindikasi Korupsi Dana BOS 2021, Kejari Simalungun Akan Panggil Dinas Pendidikan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun akan memanggil pejabat di Dinas Pendidikan Simalungun terkait temuan penyalahgunaan Dana BOS tahun 2021.

Penulis: Alija Magribi | Editor: mustaqim indra jaya
Tribun Medan/Alija Magribi
Plang Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun akan memanggil pejabat di Dinas Pendidikan Simalungun terkait temuan penyalahgunaan Dana BOS tahun 2021.

Adapun besaran temuan penyalagunaan Dana BOS yakni senilai Rp 204 juta di lingkungan Sekolah Dasar (SD) dan  dan Rp 113,1 juta di tingkat  Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simalungun.

Kasi Intelijen Kejari Simalungun Asor Olodaiv Siagian yang dikonfirmasi reporter Tribun Medan menyebut pihaknya belum melakukan penyelidikan. Namun kejaksaan akan memanggil Dinas Pendidikan dalam rangka meminta klarifikasi.

Baca juga: HASIL Audit BPK RI, Puluhan SD dan SMP di Simalungun Terindikasi Korupsi Dana BOS

“Belum ada (penyelidikan). Kita akan klarifikasi dulu Dinas Pendidikan,” ujar pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pidana Khusus Kejari Simalungun ini,Rabu (16/9/2022) 

Sebagaimana diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor.57. B/LHP/XVIII.MDN/05/2022, yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2022 menyebut sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simalungun terindikasi melakukan penyalahgunaan hibah dana BOS tahun 2021 dengan nilai ratusan juta rupiah. 

Dari hasil uji petik pada 24 sekolah yang menerima dana BOS, ditemukan penyalahgunaan hibah dana BOS yang diperuntukkan untuk biaya Honor, Insentif, dan Transportasi yang tidak sesuai dengan Juknis. Total sebesar Rp 204 juta. 

Indikasi penyalahgunaan itu ditemukan pada sekolah SMPN 1 Ujung Padang, SMPN 1 Raya, SMPN 3 Pematang Raya, SMPN 1 Dolok Silau, SMPN 2 Dolok Pardamaian, SMPN Silau Kahean, SMPN 2 Silau Kahean, SMPN 1 Purba, SMPN 1 Silimakuta, SMPN 2 Silimakuta, dan SDN No. 095228.

Kemudian di SDN No 091717, SDN No 091462, SDN No. 091469, SDN No.091491 AFD III Bahbirong Ulu, SDN No.091493 Lumban Holbung, SDN No.091473 Plus Tiga Balata, SDN No.095139 Semangat Baris SDN No.096781 Sionggang, dan SDN No 094155 Rambung Merah.

Kemudian dalam LHP BPK RI selanjutnya, ditemukan juga adanya transaksi yang mencurigakan, di mana tidak ada pembelian (belanja), tapi anggaran dicairkan alias pertanggungjawaban belanja BOS yang tidak sesuai kondisi senyatanya sejumlah Rp 113, 1 juta. 

Nilai temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap SMPN 1 Ujung Padang, SMPN 1 Raya, SMPN 1 Dolok Silau, SMPN 1 Purba, dan SMPN 1 Silima Kuta. Kemudian SMPN 2 Silimakuta, SDN No.095228 Panei Raya, SDN No.091717 Durian Banggal, SDN No.091467 Girsang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved