Kebijakan Subsidi Ongkos Rawan Kecurangan, Rajuddin: Keluar dari Mulut Buaya, Masuk Mulut Harimau

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kebijakan Wali Kota Bobby Nasution memberikan subsidi ongkos sebesar Rp 1.500 per penumpang angkutan kota di Medan dinilai kurang tepat.

Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala menyebutkan, kebijakan tersebut rawan kecurangan. Terlebih untuk menjalankan kebijakan tersebut, menggunakan barcode yang tertempel di angkot.

"Itulah efek dari naiknya BBM, makanya kami Fraksi PKS di Sumut ini menolak kenaikan BBM soalnya membebani  dana APBN ataupun APBD kan," ucap Rajuddin, Sabtu (17/9/2022). 

Baca juga: Pemko Medan Subsidi Ongkos Angkot, Penumpang Wajib Scan Barcode, Berlaku Bagi 1.100 Unit Angkot

Menurut Rajuddin, pemberian subsidi ongkos angkot oleh Pemko Medan tak salah, hanya saja pengawasan ekstra ketat harus dilakukan.

Seba, jika tidak maka dikhawatirkan banyak menimbulkan kecurangan.

"Itu sama artinya keluar mulut buaya, masuk ke mulut harimau," katanya.

Rajuddin menambahkan, bantuan subsidi ongkos angkot bila tak tepat cara, maka sama saja membuat ekonomi pemerintahan itu semakin sulit.

"Apalagi ini bantuan subsidinya menggunakan barcode. Jadi bisa jadi terjadinya kecurangan. Tapi ini kan masih kebijakan uji coba," ucapnya.

Untuk itu, Rajuddin meminta Pemko Medan terus melakukan evaluasi apabila penerapan barcode dalam pemberian subsidi ongkos diketahui banyak kelemahan.

"Daripada menguras dana APBD, pasti akan ditelaah ulang, kebijakan ini membantu tetapi lebih banyak memberatkan banyak sisi," jelasnya. 

Baca juga: Wali Kota Bobby Nasution Tegaskan Tarif Angkot Tetap Rp 5 Ribu, Pemko Medan Beri Subsidi Rp 1.500

Terakhir, Rajuddin berharap Pemko Medan mencarikan solusi yang lebih tepat dan tidak merugikan banyak pihak untuk membantu meringankan beban para pengemudi dan penumpang angkot di Medan.

"Harapan kita, cabut kenaikan BBM supaya harga yang merangkak naik tidak jadi naik, ciptakan lapangan kerja dan beri mereka pelatihan agar mereka memiliki keahlian jadi tidak menunggu bantuan dari pemerintah saja tapi juga menciptakan lowongan kerja," pungkasnya.

(cr5/tribun-medan.com)