Berita Sumut

Kebijakan Tuai Polemik, DPRD Siantar Usul Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Susanti Dewayani

Sejumlah anggota DPRD Siantar mengusulkan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Susanti Dewayani dalam rapat yang dilaksanakan, Senin.

Penulis: Alija Magribi | Editor: mustaqim indra jaya
Tribun Medan/Alija Magribi
Rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD Pematangsiantar, Senin (19/9/2022), Wali Kota Siantar Susanti Dewayani absen. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sejumlah anggota DPRD Pematangsiantar mengusulkan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Susanti Dewayani dalam rapat yang dilaksanakan, Senin (15/9/2022) sore.

Usulan hak interpelasi tersebut datang dari kekecewaan anggota dewan lantaran Susanti Dewayani absen dalam rapat.

Sebelumnya, Susanti Dewayani sendiri diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah penyerahan Gedung Olah Raga (GOR) kepada pihak swasta, masalah perpanjangan Dirut Perumda Tirtauli dan polemik mutasi ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar. 

Baca juga: Dewan Siantar Ajukan Usulan Interpelasi Terhadap Wali Kota Siantar Hefriansyah, Ini Tuntutan Mereka

Pimpinan Rapat, Mangatas Silalahi, menyampaikan dalam rapat kali ini, 20 dari 30 orang anggota dewan telah hadir dan telah mencapai kuorum. Namun sangat disayangkan, Wali Kota Susanti Dewayani tidak hadir bahkan hingga skorsing kedua dicabut.

“Rapatnya dibuka untuk yang ketiga kali tetapi Ibu Wali Kota sampai saat ini tidak hadir. Informasinya tidak ada, koordinasinya pun tidak ada,” kata Mangatas.

Dijelaskan Mangatas, alasan pemanggilan Wali Kota dalam rapat karena menyangkut kebijakan yang ditandatangani langsung oleh wali kota sendiri.

Topik pembahasan pertama, soal GOR, kedua soal PDAM dan terakhir soal mutasi dan pelantikan ASN di lingkungan Pemko Siantar.

“Ini semua langsung ditandatangani wali kota sehingga wali kota yang kita undang. Menurut tata tertib DPRD  dalam pasal 104, sebenarnya dengan kebijakan ini, kita bisa menggunakan hak kita yaitu interpelasi,” cetus Mangatas.

Politikus asal Partai Golkar itu berpendapat, tidak ada halangan bagi DPRD untuk tidak boleh memanggil Wali Kota.

Menurutnya, jangankan rapat resmi, saat situasi tertentu seperti demo atau sekadar konsultasi pun, wali kota bisa diundang. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved