Bawa Tumpeng Raksasa ke BPN Sumut, AKBAR Sumut dan Kelompok Tani Sampaikan Persoalan Agraria

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Akumulasi Kemarahan Buruh badan Rakyat (AKBAR) Sumut bersama dengan kelompok petani melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor BPN Sumut, pada Senin (26/9/2022).

Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta aksi juga membawa tumpeng raksasa yang berisikan hasil panen dari petani.

Menurut salah seorang peserta aksi, Rian Purba menuturkan bahwa, tumpeng raksasa yang dibawa ini merupakan simbol bahwa petani adalah produsen pangan.

Baca juga: Ratusan Petani Geruduk Kantor BPN Sumut, Bawa Spanduk Tangkap Mafia Tanah

"Kita tahu saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan, siapa lagi yang menyelamatkan pangan kita kecuali petani," kata Rian kepada Tribun-medan, Senin (26/9/2022).

Ia mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan bersama dengan AKBAR Sumut, Serikat Petani Simalingkar (SPSB), Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), dan Torang Jaya Mandiri.

Dikatakan Rian, kedatangannya ke BPN Sumut untuk menuntut penyelesaian konflik Agraria yang saat ini dialami oleh para petani di Sumut.

"Penyelesaian konflik agraria, kita tahu konflik agraria di Sumut ini sangat banyak dan masif bahkan tidak selesai hingga sekarang," sebutnya.

Rian mengungkapkan bahwa, pihaknya menutut kepada BPN Sumut untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang sedang dialami oleh kelompok petani.

"Di BPN sendiri kita menyampaikan bahwa segera realisasikan berbagai konflik agraria, ada tiga kelompok yang kita bawa disini," ungkapnya.

Sementara itu, pimpinan aksi Sugianto mengungkapkan satu persatu persoalan yang sedang dialami oleh petani yang ikut melakukan unjuk rasa pada hari ini.

Ia menjelaskan, dua kelompok petani dari SPSB, STMB hari ini juga akan berangkat ke Jakarta untuk menemukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikatakannya, sebelumnya juga kelompok petani ini juga sempat menemui presiden dan menyampaikan permasalahan, pada tahun 2020 silam.

Saat itu, Kantor Staff Presiden telah memberikan Surat Keputusan (SK) kepada para petani ini, yang seharusnya ditanggapi oleh menteri BUMN, dan pemerintah Sumut.

Baca juga: Beri Tongkat Komando dan Baret Bagi PNS ATR/BPN, Begini Penjelasan Menteri Hadi Tjahjanto

"Hari ini akan kembali berangkat ke Jakarta menuntut penyelesaian konflik yang sebetulnya sudah dapat SK dari KSP, tapi saat ini mentok di provinsi Sumatera Utara," ucapnya.

Dijelaskannya Sugianto, kelompok tani Torang Jaya Mandiri juga ikut menuntut penyelesaian kasus-kasus lahan yang terjadi sejak tahun 2012 silam.

"Tahun 2012 mereka sudah melakukan jahit mulut selama satu bulan, dan penyelesaiannya sampai saat ini mentok," ujarnya.

"Tanggal 19 kemarin kelompok Torang Jaya Mandiri melakukan aksi di DPRD Sumut, tapi dibubarkan secara paksa oleh satpol PP," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa sampai saat ini pihaknya hanya menerima janji saja dari pemerintah dan tidak serius dalam menangani persoalan lahan di Sumut.

"Kita sudah muak dengan janji-janji penyelesaian tidak jelas proses penyelesaiannya. Ini seperti ada indikasi memelihara kasus, membuat kasus-kasus ini tetap begitu saja tanpa ada penyelesaian," bebernya.

Menurutnya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah terlalu tumpang tindih sehingga tidak bisa diselesaikan.

"Inikan hal yang sangat lucu, peraturan presiden sudah dikeluarkan, tapi penyelesaian kepentok dengan hal-hal yang teknis. Justru saat ini kita curiga program-program Tora (Tanah objek reforma agraria) justru dinikmati oleh para mafia," ungkapnya.

Ia juga membeberkan, sampai sekarang masyarakat belum menikmati hasil penyelesaian konflik yang dijanjikan oleh presiden Jokowi.

"Kita menuntut kepada pemerintahan Jokowi jangan iming-iming saja, kita minta presiden untuk serius menyelesaikan kasus ini, kalau memang ada kendala harus terbuka kepada rakyat," ucapnya.

"Hampir selesai masa Jokowi, tapi sampai saat ini bisa dikatakan 20 persen pun belum ada penyelesaian kasus agraria di Sumut. Bahkan indikasinya 0,5 persen yang sudah diselesaikan melalui program Kora," tambahnya.

Ia bersama dengan petani lainnya, meminta agar presiden Jokowi bisa menuntaskan persoalan agraria yang sedang dihadapi oleh para masyarakat di Sumut.

"Kalau program ini adalah program yang serius, harus dituntaskan kalau ada kendala harus terbuka kepada rakyat, bukan justru memberikan kesempatan kepada para mafia," katanya.

"Yang menikmati pemodal-pemodal juga, termasuk PTPN II indikasinya adalah pemilik modal yang menikmati, rakyat di Padang lawas yang sudah sampai jahit mulut sampai saat ini tidak ada penyelesaian secara kongkrit," sambungnya.

Hingga sampai peserta pengunjuk rasa membubarkan diri, tidak terlihat seorang pun pejabat BPN Sumut yang datang menemui peserta aksi.

(cr11/tribun-medan.com)