10 Guru Honorer Datangi Kantor Bupati Deliserdang, Tanya Kejelasan Masalah Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG- Sebanyak 10 guru honorer nekat mendatangi kantor Bupati Deliserdang, Jumat (14/10/2022).

Kedatangan para guru honorer ini ingin mempertanyakan nasib mereka, setelah lulus mengikuti passing grade. 

Menurut keterangan para guru honorer yang tergabung dalam komunitas Guru Lulus Passing Grade (GLPG) PPPK tahun 2021 Kabupaten Deliserdang, jumlah mereka ada 576 orang. 

Baca juga: Masalah Guru Honorer tak Kunjung Beres Meski Sudah Mengadu ke DPRD Medan

Saat mendatangi kantor Bupati Deliserdang, 10 guru honorer ini disambut Sekda Deliserdang, Darwin Zein didampingi Kadis Pendidikan Kabupaten Deliserdang, Yudi Hilmawan, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abduh Rizali Siregar di ruang rapat kantor Bupati.

Di hadapan pejabat Pemkab Deliserdang itu, para guru honorer ini mengungkap keluh kesahnya. 

"Intinya kami datang ke sini untuk memohon kepada Pemkab agar bisa menempatkan kami yang lulus passing grade ini di tahun 2023. Totalnya ada 576 orang, dan berharap penempatan," kata Ketua GLPG Deliserdang, Elsa Surbakti.

Baca juga: 9 Bulan Kerja, Guru Honorer dan Tenaga Operator di Kabupaten Deliserdang Baru Dapat Insentif 5 Bulan

Ia mengatakan, dirinya kecewa, lantaran tahun 2022 Pemkab Deliserdang tidak membuka formasi (PPPK).

"Padahal Kabupaten/Kota lain buka," kata Elsa.

Elsa yang kini mengajar siswa SMP di Delitua ini sempat menceritakan soal situasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Ia mengatakan, awalnya sempat ada membuka 97 formasi guru saja.

Setelah digebrak oleh GLPG setempat, Pemkab Cianjur kemudian membuka formasi lagi 1.976.

Baca juga: Pencairan Insentif Guru Honorer di Kabupaten Deliserdang, yang Dapat Cuma yang Masih Aktif Saja

Sehingga semua yang GLPG bisa masuk sebagai PPPK.

Sekretatis GLPG Deliserdang, Vivi Sahara menyebutkan Bogor termasuk yang membuka formasi 3 ribuan.

"Medan dan Serdangbedagai membuka formasi. Hari ini Deliserdang dibuka dong formasi PPPK karena daerah itu diberi kewenangan untuk mengajukan. Ibaratnya gini Pusat itu minta, mana-mana. Pemda nggak ngajukan ya termasuk Deliserdang. Ada 7 Kabupaten yang nggak ngajukan termasuk daerah Papua," kata Vivi.

Baca juga: Keceriaan Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK di Pemkab Dairi: Saya Sudah Setara dengan PNS

Para guru honorer ini tidak menampik kalau pada pertemuan itu mereka juga kecewa karena untuk kesempatan di tahun 2023 Pemkab Deliserdang juga disebut belum bisa memenuhi apa yang mereka harapkan.

Disebut persoalan keterbatasan anggaranlah yang menjadi alasan. (dra/tribun-medan.com).