Pemkab Deliserdang Terima Penghargaan atas Raihan Opini WTP Tahun 2021 dari Gubernur Edy Rahmayadi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, kembali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemkab Deli Serdang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021.

Penghargaan diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Edy Rahmayadi didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Heru Pudyo Nugroho kepada Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah tahun 2022 Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Medan, Kamis (3/11/2022).

Dalam pemberian penghargaan itu, pemerintah kabupaten/kota yang menerima penghargaan karena memperoleh WTP minilmal lima kali, yakni Labuhanbatu Selatan (Labusel), Tapanuli Utara (Taput), Asahan, Dairi, Humbang Hasundutan (Humbahas), Samosir, Tapanuli Selatan (Tapsel), Toba dan Binjai. 

Sementara yang perolehannya masih di bawah lima kali yaitu Batubara, Deli Serdang, Karo, Nias, Nias Barat, Padang Lawas (Palas), Pakpak Bharat, Serdang Bedagai (Sergai), Tapanuli Tengah (Tapteng), Medan, Padang Sidimpuan, Pematang Santar, Sibolga serta Tebing Tinggi.

Dalam sambutannya, Gubsu mengharapkan ke depannya, raihan Opini WTP kepada pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sesuatu yang wajar dan tidak lagi kebanggaan. Karena itu butuh kolaborasi guna mewujudkan capaian tersebut untuk seluruh kepala daerah.

Disebutkan Gubsu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sendiri sudah delapan kali meraih Opini WTP tersebut, sejak 2012 lalu.

Seharusnya, hal itu menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan laporan keuangan. Apalagi, jika makna capaian itu prinsipnya adalah kewajaran.

"Ya artinya wajar saja, (harusnya) tak ada yang istimewa. Karena itu pekerjaan wajib yang harus kita kerjakan. Misalnya saja (bagi umat Islam), salat lima waktu, itu wajib bagi penilaian kita," ujar Gubsu.

Lanjut Gubsu, dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya adalah menyelaraskannya dengan implementasi dalam menyejahterakan masyarakat. Sehingga ada evaluasi dan membuat satu daerah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

Gubsu memperlihatkan, sejak 10 tahun terakhir, jumlah pemerintah daerah yang meraih opini WTP beragam, naik dan sempat mengalami penurunan. Misalnya, pada 2012, hanya ada dua dari 34 pemerintah daerah (33 kabupaten/kota ditambah satu provinsi) yang memperoleh WTP.

Selanjutnya, pada 2013 ada empat, pada 2014 ada 16 Pemda, 2015 (6 Pemda), 2016 (12), 2017 (14), 2018 (17), 2019 (21), 2020 (24) dan 2021 ada 26 pemerintah daerah termasuk Pemprovsu yang meraih opini WTP.

"Kenapa kita harus didikte seperti ini? Kenapa di luar negeri tidak? Karena memang mereka sudah mengerjakan sesuai aturan. Persoalannya adalah sudah sesuaikah pengelolaan keuangan kita?" sebutnya.

Namun, menurut Gubsu, perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja, melainkan seluruh kabupaten/kota.

Sebab satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat.