Tekan Angka Kematian Bayi dan Ibu, Dinkes DeliSerdang Bersama MPHD USAID Siap Libatkan Multipihak

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menekan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Deli Serdang. 

"Upaya ini harus menjadi gerakan bersama dan jika perlu mesti ada tim khusus untuk di Deli Serdang yang menangani ini," tegas Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang, dr Ade Budi Krista pada pertemuan koordinasi Program MPHD-USAID dengan Dinas Kesehatan Deli Serdang, manajemen rumah sakit swasta dan mentor yang terdiri dari Dokter Spesialis Obgyn dan Spesialis Anak di Ruang Meeting, Uncle Sam’s Café and Resto, Lubuk Pakam, Kamis (3/11/2022).

Dinas Kesehatan, lanjut dr Ade, akan memberi dukungan penuh pelibatan stakeholder untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dukungan itu karena persoalan tersebut menjadi salah satu program prioritas Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan.

Sementara itu, menurut Senior Program Manager MPHD USAID, dr Apsari Kusumaastuti, keterlibatan berbagai pihak dapat mengisi gap atau kekosongan gerak. 

Dengan menggerakkan berbagai pihak, tentunya pekerjaan Dinas Kesehatan akan sangat terbantu.

Karena kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir terjadi bukan hanya semata disebabkan faktor medis. 

Lebih lanjut, dr Apsari mengatakan faktor non medis tersebutlah yang sangat mungkin untuk didistribusikan atau dikerjasamakan penanganannya dengan pihak lain. 

"Perusahaan-perusahaan swasta yang banyak beroperasi di Deli Serdang merupakan mitra potensial dan seharusnya bisa dilibatkan. Tentunya, melalui komunikasi yang baik dan dengan mempertimbangkan advantage apa yang bisa mereka dapatkan jika dilibatkan," ujar Apsari.

Kematian karena Persalinan Tidak Boleh Terjadi

Dalam diskusi yang berlangsung, dr Muhammad Fahdhy SpOG (K) MSc dari Rumah Sakit (RS) Adam Malik, selaku narasumber, menegaskan kematian karena persalinan itu semestinya tidak boleh terjadi.

"Saatnya kita melihat persoalan AKI-AKB dengan hati dan pikiran. Kematian karena persalinan itu semestinya tidak boleh terjadi, karena persalinan bukanlah penyakit. Untuk itu, perlu kesiapan fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit yang didampingi dalam proses pendampingan MPHD, terutama dalam penanganan persalinan dengan kondisi gawat darurat," tegasnya.

Hal senada disampaikan narasumber lainnya, dr David Luther Lubis MKed (OG) SpOG (K).

"Persoalan ini perlu menjadi concernnya Bupati, selaku pemilik kuasa dalam mengontrol semua yang beraktivitas di kabupaten. Berkaca pada praktik yang dilakukan Kabupaten Banyumas, tetap konsisten mereplikasi program Emas yang dulunya juga disponsori USAID tahun 2012-2017," sebutnya.

Kabupaten Banyumas saat ini, imbuh dr David, tetap melaksanakan hal itu dengan pembiayaan mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.