KPU Dairi Luncurkan Apliasi SIAKBA, PPK dan PPS Diharap Melek Teknologi

TRIBUN-MEDAN.COM,SIDIKALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi melakukan sosialisasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) kepada para pemuda yang ada di Kabupaten Dairi.

Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Dairi, Ariyanto Tinendung mengatakan, aplikasi SIAKBA ini nantinya akan digunakan dalam melakukan perekrutan badan Ad Hoc, khusus untuk anggota PPK dan PPS.

"Jadi dalam proses rekruitmen Ad Hoc dalam pemilu serentak ini, kita hari ini menggunakan teknologi informasi dalam hal melakukan rekruitmen itu khusus untuk PPK dan PPS," ujarnya, Minggu (6/11/2022).

Baca juga: KPU Dairi Bersama KPU Sumut Datangi Pelosok Desa, Lakukan Verifikasi Faktual Anggota Parpol

Dikatakan Ariyanto, dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi, sehingga para peserta diharapkan melek teknologi.

"Situasi sekarang harus menggunakan teknologi informasi dalam memudahkan pekerjaan kita," katanya. 

Menurut Ariyanto, proses pendaftaran untuk PPK akan dimulai pada tanggal 16 November mendatang hingga awal Desember 2022.

"Rekrutment dimulai bulan ini tanggal 16, kita sudah sosialisasi untuk rekrutment, kemudian nanti sampai bulan 12 awal, kita masuk tahapan seleksi berkas," terangnya.

Baca juga: KPU Dairi Lakukan Rapat Kordinasi Bahas DPB Akhir, Jumlah Pemilih Bertambah Menjadi 217.227 Orang

Selanjutnya, akan dilakukan seleksi administrasi, dilanjutkan dengan ujian online (sistem CAT), serta ujian wawancara.

"Setelah itu, akan ditemukan  siapa yang terpilih komisioner tingkat PPK, PPS, dan akan dilantik," sebutnya.

Adapun persyaratan dalam perekrutan tersebut yakni minimal 17 tahun, bukan anggota parpol yang dibuktikan melalui aplikasi lindungi hak mu melalui situs KPU.

Baca juga: KPU Dairi Lakukan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Jumlah Sementara Data Pemilih 207.370 Jiwa

Ariyanto berharap, para perekrut yang diterima akan memahami sistem teknologi informasi ini.

"Harapannya bisa menguasai teknologi informasi. Karena kedepannya kita akan menggunakan aplikasi, jadi kalau komisioner itu tidak memahami teknologi informasi nanti akan sulit," tutupnya.(cr7/tribun-medan.com)