UMK Siantar 2023 Naik Sebesar 7,5 Persen, Jadi Rp 2.711.301, Sudah Dikirim ke Disnaker Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Upah Minumun Kota (UMK) Kota Pematangsiantar untuk tahun 2023 mengalami peningkatan 7,5 persen dari UMK Tahun 2022.

Sebelumnya UMK Pematangsiantar dari yang tadinya sebesar Rp 2.523.361 kini menjadi 2.711.301.

Baca juga: Disnaker Deliserdang 2 Hari Lagi Rapat Bahas UMK 2023, Anggota Depeda: Berpotensi Jadi Rp 3,4 Juta

Usulan ini pun telah dikirim ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

“UMK Tahun sebelumnya Rp 2.523.361. Kemudian usulan untuk tahun 2023 menjadi 2.711.301,38. Artinya naik 7,488 pembulatannya 7,5 persen,” terang Plt Kadis Kominfo Pematangsiantar, Johannes Sihombing, Kamis (1/12/2022) siang. 

Besaran kenaikan UMK Tahun 2023 itu merupakan hasil rapat yang dilangsungkan oleh Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Pematangsiantar.

Nantinya usulan tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ditetapkan sebagai UMK Tahun 2023.

“UMK Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) Ditetapkan dengan angka Rp 2.711.301,38. Hari ini akan dikirimkan Surat hasil Depeko ke Walikota Pematang Siantar untuk ditandatangani dan selanjutnya diantar ke Kantor Gubernur melalui Disnaker Propinsi Sumut,” jelas Johannes. 

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2023 sebesar Rp 2.710.493,93 pada Senin (28/11/2022).

UMP Sumut naik sebesar Rp 187.883 atau 7,45 persen dari UMP 2022 yang mencapai Rp 2.522.609.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI memberikan kesempatan kepada para kepala daerah untuk menetapkan upah minimum daerahnya masing-masing.

Sehingga UMP dan UMK nantinya resmi diterapkan pada 1 Januari 2023.

Baca juga: Gubernur Sumut Sudah Tetapkan UMP Tahun Depan, UMK 2023 Kota Tanjungbalai akan Dibahas Pekan Depan

Periode penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi tahun 2023, yang sebelumnya dilakukan paling lambat 21 November diperpanjang jadi paling lambat 28 November. 

Sedangkan bagi kabupaten/kota yang sebelumnya paling lambat 30 November diperpanjang jadi paling lambat 7 Desember 2022.

(alj/tribun-medan.com)