Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 1 Desember 2022

TRIBUN-MEDAN.COM -  Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, 1 Desember 2022. Acara ini pun diikuti pimpinan lembaga tinggi negara, Kementerian, serta seluruh kepala daerah seluruh Indonesia melalui virtual zoom. 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, salah satu fokus penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 adalah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Menurut Presiden Jokowi, setidaknya ada enam fokus pemerintah dalam memanfaatkan APBN 2023.

"Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," kata Jokowi.

"Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya lagi.

Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Menurut Jokowi, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada.

Presiden Jokowi kemudian meminta jajarannya tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," kata Jokowi.

Selain itu, ia meminta agar para gubernur, bupati, maupun wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, inflasi adalah momok bagi semua negara saat ini.

"Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," ujar Jokowi.