Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 1 Desember 2022

"Kni penting sekali, ini momok semua negara inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," katanya lagi.

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi menambahkan, realisasi belanja APBN dan APBD harus dipercepat. Khususnya, belanja modal dan belanja sosial.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Bahkan, Jokowi memberi penekanan khusus untuk realisasi belanja dan belanja sosial.

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujar Jokowi.

Kepala negara lantas menjelaskan bahwa APBN 2023 difokuskan untuk enam kebijakan.

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Peruntukannya antara lain guna memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial dan ekonomi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

"Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Jokowi.

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," ujarnya lagi.

Jokowi mengingatkan, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) mengendalikan secara detil belanja-belanja yang ada.

"Mengikuti secara detil belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas. Serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM," kata Jokowi.

"Juga saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yg lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi. Tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," ujarnya lagi.

Penjelasan Sri Mulyani