Breaking News:

Berita Viral

Dosen USU Ini Sebut Masyarakat yang Menolak RKUHP Kurang Literasi

Dosen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi berpendapat, penolakan RKUHP terjadi sebab masyarakat kurang literasi.

Tribun Medan/HO
Dosen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketentuan pidana mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden yang diatur dalam Pasal 218-220 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dinilai bermasalah.

Pengesahan RKUHP menuai banyak kritik dari berbagai koalisi masyarakat hingga hari ini. Terkait salah satu pasal yang dianggap bermasalah di atas Dosen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi berpendapat, hal ini terjadi sebab masyarakat kurang literasi.

"Penjelasan pasal itu sudah ada pembatasannya, yang dimaksud dengan penyerangan kehormatan atau nama baik itu masuk penghinaan, tapi bukan penghinaan ringan, tapi penghinaan berat," ujar Mulyadi kepada Tribun, Selasa (6/12/2022).

Penghinaan berat yang dimaksudkan adalah bentuk fitnah, disebutnya jika hanya menyebutkan mirip sesuatu, itu bukan penghinaan berat. 

"Jadi yang masuk dalam penghinaan berat adalah memfitnah presiden atau wakil presiden, misalnya menyebutkan sesorang mirip sesuatu itu bentuknya penghinaan ringan, bukan begitu yang dimaksud dalam pasal tersebut," pungkasnya.

Mulyadi juga turut memberi masukkan terhadap pasal 218 yang dimaksud pada acara Menkumham goes to kampus jauh sebelumnya. Dirinya mengaku juga memberi masukan terkait penghinaan yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa halnya harus dijelaskan.

"Budaya literasi kita harusnya tinggi, saya juga memberi masukan dalam pasal 218, dalam kegiatan Menkumham goes to campus pada waktu itu. Jadi disini sudah dimasukkan pendapat saya, dipenjelasannya ada dijelaskan, termasuk menyiksa atau memfitnah," jelasnya.

Kemudian yang dimaksud dengan yang dilakukan untuk kepentingan umum yang diungkap melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Dijelaskan Mulyadi bahwasanya berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah tentu boleh, unjuk rasa dan sejenisnya masih boleh.

"Dalam negara demokrasi kritik merupakan hal penting sebagai bagian dari berekspresi. Walaupun hal tersebut mengandung ketidaksetujuan dengan kebijakan presiden dan wakil presiden. Dipenjelasannya sudah jelas itu, boleh mengkritik, pada dasarnya kritik dalam pasal ini bentuk pengawasan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat," tukasnya.

Diketahui ada 21 lembaga yang menolak RKUHP ini yaitu YLBHI, LBH Jakarta, Trend Asia, BEM Kema Unpad, Greenpeace Indonesia, BEM SI Kerakyatan, HRWG, BEM UI, BEM STH Indonesia Jentera, serta Aliansi Jurnalis Independent (AJI).

Kemudian, Imparsial, KontraS, Walhi, ICEL, PBHI, HuMa, LBHM, Dompet Dhuafa, Bangsa Mahasiswa, YIFoS Indonesia, dan AMAN.

Ke 21 lembaga ini tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan melakukan aksi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Lantas benarkah ke 21 lembaga ini yang kurang literasi atau Mulyadi yang kurang literasi?

Ketua AJI Medan, Cristison Sondang Pane saat berunjuk rasa di Bundaran Majestic menolak RKUHP tersebut, Senin (5/12/2022) menyampaikan bahwa AJI bersama koalisi masyarakat sipil lainnya sudah melakukan telaah mendalam terhadap pasal-pasal bermasalah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved