Pemkab Deliserdang
Pemkab Deliserdang Panen Penghargaan dari Pemerintah Pusat Atas Keberhasilan Penurunan Stunting
Penghargaan ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas SPd SS MSi.
lihat foto
Kemudian, penghargaan bagi pemerintah provinsi yang terbagi atas Top 3 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Top 3 untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bagi pemerintahan kabupaten/kota, terbagi atas Top 3 untuk DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, penghargaan juga diberikan bagi Top 4 pemerintah daerah dari wilayah Timur Indonesia.
Penghargaan juga diberikan bagi instansi pembina pelayanan publik terbaik kepada masing-masing dua kepala instansi ditingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
"Mudah-mudahan ke depan seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kinerjanya, ditengah keterbatasan yang ada. Dengan adanya kolaborasi, insyaallah banyak tujuan ke depan yang bisa diselesaikan," pungkas Menteri PANRB.
Raih Penghargaan dari BKKBN
Di tempat yang berbeda, pada Acara Forum Nasional Stunting di Hotel Shangrila, Jakarta, Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Yusuf Ali Siregar juga menerima apresiasi penghargaan bagi kepala daerah yang telah melaksanakan kelembagaan yang baik dalam meningkatkan upaya konvergensi dari daerah sampai ke desa/ kelurahan dari Kepala BKKBN RI, Dr dr Hasto Wardoyo SP OG (K).
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN RI No.12 Tahun 2022, bahwa Kabupaten/ Kota harus melakukan koordinasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Di kesempatan itu dipaparkan, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia berada di 24,4
persen. Walaupun mengalami penurunan masih diperlukan upaya yang besar dari berbagai
pihak untuk mencapai target nasional 14 persen pada tahun 2024.
Presiden RI, Joko Widodo menandatangani Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan menunjuk BKBBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting.
Sejalan dengan itu, BKKBN menerbitkan Peraturan No.12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sebagai upaya
mengonsolidasikan kegiatan, program, dan anggaran.
Tiga fokus pendekatan RAN PASTI meliputi pendekatan intervensi gizi; pendekatan multisektor dan multipihak, dan pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.
Dalam pendekatan berbasis keluarga, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sangat strategis untuk memastikan agar layanan dapat sampai pada target kelompok yang tepat.
Meningkatnya kapasitas TPK tidak hanya dapat membantu perubahan perilaku masyarakat, namun dengan lemampuannya yang lebih baik dalam menjalankan tugas pencatatan dan pelaporan, kualitas data pun akan menjadi lebih baik dan dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam menentukan arah intervensi yang tepat.
Meski demikian masih ada sejumlah tantangan dalam upaya percepatan penurunan stunting,
di antaranya: pertama, Komitmen Kepala Daerah seringkali belum terjabarkan dalam kebijakan dan program penurunan stunting dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.
Kedua, Koordinasi percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lain (stakeholders)
belum berfungsi secara optimal.
