Viral Medsos
Luhut Kritik OTT KPK: Jangan Sedikit-sedikit Tangkap, Kalau Mau Bersih di Surga Saja Kau. . .
Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering. Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.
"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Luhut menyampaikan bahwa Indonesia belum lama ini dipuji oleh Inggris karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali.
Karena keberhasilan tersebut, Luhut bercerita bahwa dirinya sampai-sampai diundang wawancara oleh stasiun TV Bloomberg.
Dalam kesempatan wawancara itu, Luhut mengaku berbicara mengenai Indonesia yang mempunyai empat pilar dalam pembangunan.
Keempat pilar tersebut yakni efisiensi melalui digitalisasi, hilirisasi, hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi.
Menurut Luhut, kunci utama kemajuan bangsa ada pada digitalisasi.
Selanjutnya, Luhut mengingatkan kepada lembaga anti rasuah agar jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan.
Sebab, lanjut dia, jika digitalisasi sistem di Indonesia sudah berjalan baik, maka tidak lagi bisa untuk main-main.
"Kalau kita mau bekerja dengan hati, tidak mau maling saja, pasti bisa. Ya kalo hidup-hidup sedikit, boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kau," ujar Luhut. "Jadi KPK itu jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main."
Luhut menambahkan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, maka akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).
Misalnya, digitalisasi di pelabuhan. Menko Marinves mengatakan 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai pada tahun ini.
Ia menargetkan, tahun depan 149 pelabuhan kecil sudah masuk dalam sistem yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pelabuhan udara.
