APBD dan PAD Sulit Dicairkan, Bobby Nasution Minta Pemko Medan Ganti Bank

TRIBUN-MEDAN.CO.MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution minta Badan Perencanaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD) untuk lebih mengupgrade sistem regulasi  pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dikatakan Bobby Nasution bahwa selama ini regulasi dalam pencairan dana apapun bahkan pemberkasan cukup ribet sehingga memperlambat program kerja yang telah ditetapkan.

"Itu kemarin sudah saya tegur juga pak Zul karena saya lihat proses regulasi pencairannya cukup ribet dan sulit," ucap Bobby Nasution kepada Kepala BPKAD Zulkarnain dihadapan seluruh OPD dan Camat maupun Lurah Sekota Medan dalam Rapat Kerja di Hotel Santika, Kamis (19/1/2023).  

Diceritakan Bobby regulasi proses pencairan maupun pembuatan bahkan pemberkasan tersebut dikatakan sulit sebab dirinya sempat meminta dibuatkan rekening pembantu.

Namun kata Bobby memakan waktu cukup lama sebab regulasinya cukup banyak dan ribet. "Karena kemarin saya minta buatkan rekening pembantu atau apa itu ribetnya luar biasa dan alasannya banyak sekali," terang Bobby.

Dikatakan orang nomor satu di Kota Medan ini juga bahwa jika segala proses kebutuhan pemberkasan dan pencairan bisa dilakukan dengan cepat bisa membantu kinerja para OPD Pemko Medan.

Untuk itu Bobby  meminta kepada kepala BPKAD dalam segala regulasi pembuatan pencairan  dan pemberkasan agar tidak harus berpatokan dengan satu bank saja.  "Kerjasama dengan  beberapa stakeholder contohnya perbankan jangan cuman Bank Sumut pak, saya tidak benci dengan bank itu," ucapnya.

Hanya saja jika ada bank yang  inovasinya lebih baik lagi kata Bobby kenapa tidak dicoba. "Jangan terpatok sama bank yang memang kita sebagai pemilik saham di situ tapi kalau inovasinya kurang, dari bank lain ya kita pakai bank lain pak jangan terpaku dengan yang itu," terangnya.

Sebab kata Bobby ketika pihaknya ingin melakukan kerja sama dengan stakeholder lain jika tidak berpatok dengan satu bank lebih memudahkan kinerja program Pemko Medan. "Ini kok kita mau kerjasama dengan stakeholder lain jadi sulit gara-gara regulasi dari bank  yang ribet itu," ucapnya.

Kata Bobby seakan-akan seluruh kegiatan pemerintah Kota ini harus menggunakan bank Sumut. "Jadi kayak semacam aturan begitu semuanya harus pakai Bank Sumut," jelasnya.

Untuk itu Bobby berharap di tahun 2023, agar pencairan atau apapun yang berhubungan dengan proses pemberkasan, agar kiranya tidak terjadi lagi seperti itu 

"Saya minta ini di tahun 2023 untuk tidak terjadi lagi seperti ini tidak ingin juga seolah olah memonopoli seperti itu. Yang memang aturan menggunakan pakai Bank Sumut tetap pakai silahkan," terangnya 

Namun untuk inovasi-inovasi kinerja dan program kata Bobby jika memang  membutuhkan bank yang lebih progresif juga dipersilahkan.

"Jadi jangan takut untuk bekerjasama syaratnya jangan ditambah-tambahin yang buat ribet pak, karena kita ini sesama pemerintahan Antara BPKAD dan BPPRD buat regulasinya ribetnya luar biasa sehingga kita mau ngambil hak kita yang sudah kita titipkan jadi susahnya luar biasa apalagi kita ini melayani masyarakat,"ucapnya.

Untuk itu kata Bobby kunci utama untuk meningkatkan PAD kunci utamanya adalah Investasi. "Namun jika pemberkasan dan hal-hal regulasi lainnya dipersulit itu membuat para investor menjauh," tukasnya. 

(cr5/tribun-medan.com)