Ratusan Warga Kembali Geruduk Gedung DPRD Sumut, Tolak Penggusuran Bumi Perkemahan Sibolangit

Ratusan Warga Kembali Geruduk Gedung DPRD Sumut, Tolak Penggusuran Bumi Perkemahan Sibolangit

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan warga Dusun I dan V, Bumi Perkemahan, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang kembali menggelar berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (25/1/2023) siang.

Kedatangan ratusan warga ini menyusul adanya pernyataan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang berencana melakukan penertiban di tempat tinggal mereka pada bulan Januari 2023 ini.

Menurut kuasa hukum masyarakat, Tommy Aditiya Sinulingga, ini merupakan aksi kedua kalinya yang dilakukan pihaknya di depan gedung DPRD Sumut.

Ia menuding Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tidak menggubris masyarakat yang menolak penertiban di lokasi tersebut.

"Karena mengingat statmen Edy Rahmayadi di media yang mengatakan akan mengeksekusi bulani ini, lalu tidak menggubris kata ketua DPRD," kata Tommy kepada Tribun-medan, Rabu (25/1/2023).

"Maka dalam hal ini masyarakat sudah sangat resah dan gelisah, bahkan ketakutan terkhususnya ibu - ibu dan anak - anak," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga menagih janji kepada DPRD Sumut yang sempat berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan lahan di sana, namun belum terealisasi hingga saat ini.

Setelah berorasi di depan gedung DPRD Sumut, dan memaksa untuk bertemu dengan para wakil rakyat, akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam.

"Kami diterima oleh empat perwakilan dewan. Akan di agendakan di segerakan untuk melakukan RDP sesegera mungkin," sebutnya.

Ia menjelaskan, ketakutan saat ini yang dihadapi oleh masyarakat yakni sebelum adanya RDP pemerintah Sumut melakukan pengguguran secara tiba-tiba.

"Mereka pun ketakutan jangan nanti rumah - rumah yang lain yang bakal di rusak. Surat peringatan pertama sempat di terima, yang kedua kita menolak makanya kita lakukan blokade jalan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat di sana masih melakukan aktivitas seperti biasa, namun dalam ketakutan.

"Masih tetap beraktivitas bahwa mereka tetap mempertahankan hak-haknya," ungkapnya.

Lalu, saat disinggung soal keberadaan sejumlah rumah mewah yang berdiri di sana, ia mengatakan bahwa itu hanya merupakan isu yang diciptakan oleh Pemprov Sumut.

"Kalau itu dalam hal ini masyarakat tinggal di sana, kita kan membela masyarakat yang berada di sana," ujarnya.

"Kalau untuk pengalihan isu itu kita rasa jangan ke situ, sudah ada kampung di sana yang ini menjadi urgensi jangan pengalihan isu," pungkasnya.

(cr11/tribun-medan.com)