Pemerataan Pembangunan: Bentuk Usaha Pemerataan Pembangunan Desa dan Kota, Materi Belajar Geografi

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Bentuk Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa dan Kota akan dibahas pada materi belajar geografi berikut ini.

Bentuk Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa dan Kota

1. Percepatan Pembangunan yang Optimal

Perlu diperhatikan bahwa optimalisasi pengembangan suatu masalah adalah untuk mempercepat pengembangan dan pertumbuhan kawasan strategis yang belum berkembang secara optimal. Misalnya, ada daerah yang sebenarnya bisa dijadikan tujuan wisata. Nah, yang perlu dipercepat adalah infrastruktur daerah.

2. Fokus Pada Perkembangan Wilayah Tertinggal dan Terpencil

Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pemerintah untuk mengembangkan daerah tertinggal dan terpencil. Salah satunya adalah pengiriman guru-guru muda (lulusan diklat) untuk mengajar di daerah tertinggal dan terpencil.

3. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Wilayah perbatasan Indonesia relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan menggeser arah kebijakan pembangunan yang bersifat inward looking menjadi outward. Artinya, negara tetangga dan pemerintah yang berbatasan dengan perbatasan harus bisa berdamai.

4. Menyeimbangkan Pertumbuhan Pembangunan

Dalam sistem pembangunan perkotaan nasional, agak sulit untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berjenjang antara kota-kota metropolitan dan antara kota-kota besar, kecil, dan menengah. Tapi jelas pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk membantu menyeimbangkan ini.

5. Meningkatkan Konektivitas Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi di pedesaan dan perkotaan tidak hanya harus terintegrasi tetapi juga ditingkatkan. mengapa? Ya, ini untuk memudahkan proses produksi, distribusi hingga sampai ke tangan masyarakat. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara kota dan kota, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi.

6. Operasionalisasi Perencanaan Ruang

kembalilah teman-teman Pemerataan pembangunan perlu meninjau kembali hirarki perencanaan (RTRW-Negara, RTRW-Kepulauan, RTRW-Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah.

7. Pemerataan Kebutuhan Pokok Rakyat