Ketika Pegawai Pajak Ramai-ramai Serang Sri Mulyani

Bursok yang merasa ditipu mulai mencari tahu. Penemuannya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), dan –ada kesan– Kementerian Keuangan melakukan pembiaran. Kedua, sejumlah bank, termasuk milik pemerintah, meloloskan perusahaan-perusahaan investasi tanpa NPWP dan AHU ini untuk memiliki rekening akun virtual.

Ia kemudian mengadukan apa yang dialaminya ini, berikut temuan-temuannya, ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polda Sumatra Utara, sampai Kementerian Keuangan tapi tak kunjung ditanggapi. Pendeknya, Bursok kecewa. Ia lantas menuding Sri Mulyani melindungi perusahaan-perusahaan bodong tersebut.

Pertanyaan di atas belum terjawab. Benarkah Sri Mulyani melakukan back up? Untuk membuktikan tentu panjang jalannya. Harus dikupas lapis demi lapis. Sri Mulyani dan semua yang dimungkinkan terlibat mesti menjalani pemeriksaan. Misalnya, apakah perusahaan-perusahaan itu memang punya korelasi dengan Sri Mulyani? Dalam bentuk seperti apa? Jika betul terlibat, apakah terlibat langsung atau tidak langsung? Dengan kata lain, mesti ada data-data turunan yang valid. Tidak bisa hanya berdasarkan dugaan satu pihak, apalagi sekadar “ngelmu kira-kira”.

Pertanyaan lain terkait alamat? Apakah Bursok memang tepat menuding Sri Mulyani atas kesialannya bermain forex? Saya, kok, ya merasa agak janggal. Pertama, ini adalah forex. Sebagai pegawai pajak, rasa-rasanya tidak mungkin Busrok tidak tahu hakekat forex tiada berbeda dari untung-untungan. Sedikit banyak mirip judi sebab sama sekali tak ada yang pasti dalam pergerakannya.

Sekali pukul bisa kaya mendadak, di pukulan berikutnya dapat jatuh melarat. Dengan kata lain, sejak awal resiko untuk ambruk pada dasarnya memang sungguh besar, dan Bursok, secara sadar, mengambil resiko ini. Lalu kenapa setelah nyata-nyata buntung ribut menyalahkan dan menuding-nuding pihak lain?(t agus khaidir)