Sindir Ketua DPR Suka Titip-Tititp, Bobby Nasution : Alhamdulillah Bilang Titipan E-Pokir

"Seharusnya Itu dana yang dirasakan langsung oleh masyarakat ditingkat pemerintahan kita yang paling kecil, bisa kita bilang itu untuk tingkat Kelurahan," ucapnya.

Bobby berharap agar dana yang diberikan dari Pemko Medan pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat.

"jangan uang dana kelurahan bisa dirasakan oleh orang-orang yang dititip-titip itu," ucapnya beberapa waktu lalu.

Proyek Lampu Jalan Tak Kunjung Selesai

Ketua DPRD Medan Hasyim menyoroti proyek lampu jalan yang tak kunjung beres beberapa waktu lalu.

Menurut Hasyim pada salah satu media di Kota Medan, dirinya ingin pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek lampu jalan di Kota Medan.

Hasyim menduga adanya indikasi korupsi dalam proyek lampu jalan karena proyek ini seharusnya selesai akhir tahun.

Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution angkat bicara, Jumat (17/3/2023).

Menurut Bobby tidak selesainya proyek lampu jalan karena ada peleburan dinas di wilayah Pemerintah Kota Medan di awal tahun 2023.

Karena adanya peleburan pada dinas itu, beberapa tupoksi dan program yang sedang dikerjakan dipindahkan ke dinas lainnya.

"Begini, kemarin yang memegang proyek lampu jalan ialah Dinas Pertamanan. Namun tahun ini Dinas itu, kita lebur ke beberapa dinas di Pemko Medan," jelasnya.

Untuk dinas pertamanan, Bobby mengatakan tupoksinya dibagi ke beberapa dinas lainnya.

"Ini tupoksinya ya ada yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Binas Konsturksi atau dikenal dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kemudian Dinas Perkim dan Dinas Perhubungan (Dishub)," jelasnya.

Bobby menerangkan, secara fisik luas lampu jalan dipegang oleh Dinas PU. Namun untuk lampunya, di pegang oleh Dinas Perhubungan.

"Kemarin pembagian tugasnya seperti itu, namun seperti yang saya sampaikan pada saat Musrenbang banyak pihak pemerintah yang sudah beda-beda persepsinya," ucapnya.

Bobby mencontohkan antara dirinya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) hinga ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa terjadi perbedaan persepsi.