Pada Mei 2022 silam, PN Medan kemudian menerbitkan pembatalan status DPO Samsul Tarigan.

Sejak kalah prapid, tak ada langkah hukum apapun yang dilakukan Polda Sumut hingga detik ini.

Baca juga: Tak Ada Perlawanan, Polda Sumut Pasrah Kalah Prapid dari Samsul Tarigan

Arteria Dahlan punya utang Rp 4,5 miliar

Berdasarkan penelusuran Tribun Medan, Arteria Dahlan terakhir kali melaporkan hartanya ke KPK pada Desember 2019 senilai Rp23,7 miliar, dengan utang mencapai Rp 4,5 miliar.

Dalam daftar LHKPN KPK, Arteria Dahlan memiliki tiga tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Jakarta Selatan dan Tulung Agung dengan total Rp 21 miliar.

Ia juga memiliki lima mobil dan empat sepeda motor dengan total aset senilai Rp 1 miliar.

Baca juga: PROFIL Samsul Tarigan, DPO Polda Sumut yang Bisa Bergaya Foto Bareng Anggota DPR RI Tanpa Ditangkap

Harta Kekayaan Arteria Dahlan

Harta kekayaan Arteria Dahlan anggota Komisi III DPR yang isyaratkan dukung Puan Maharani di Pilpres 2024.

Padahal, selain Puan Maharani, nama Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah juga muncul sebagai sosok calon yang akan diusung PDIP.

Arteria Dahlan adalah anggota DPR fraksi PDIP. Dia berharap presiden ke depan adalah seorang perempuan.

Baca juga: SOSOK Samsul Tarigan, DPO Polda Sumut Mantan Ketua OKP yang Pernah Jadi Pengutip Rekap Togel

Ucapan itu disampaikan politisi PDI-P tersebut ditengah rapat kerja Komisi III DPR dengan Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

Mulanya, anggota Komisi III DPR Ade Rossi mengingatkan agar Komnas Perempuan hati-hati menggunakan anggaran di luar APBN.

“Perlu saya ingatkan, hati-hati apabila dapat anggaran dari sumber-sumber yang lain. Independensi, transparansi, harus tetap dipegang Komnas Perempuan,” ujar Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Ia juga mengatakan bahwa isu-isu kekerasan pada perempuan mesti menjadi perhatian berbagai pihak.

Baca juga: Samsul Tarigan, DPO Mafia Galian C Masih Berkeliaran dan tak Mampu Ditangkap Polda Sumut

Ade menceritakan, banyak konstituennya yang puas karena Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan.

Maka, ia meyakini upaya untuk memperjuangkan berbagai isu perempuan bakal meningkatkan suara calon legislatif (caleg) perempuan di Parlemen RI.

“Karena kita menyinggung tahun politik di 2023 ini, mudah-mudahan keterwakilan perempuan saya setuju ditingkatkan kembali,” sebut dia.