DPRD Sumut Minta Komisi X DPR RI Kunspek ke USU dan Panggil Rektor Soal Kecurangan UTBK 2023

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hendro Susanto meminta Komisi X DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Universitas Sumatera Utara (USU) terkait kasus kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2023.

"Kita minta pimpinan Komisi X DPR RI, segera melakukan kunspek ke kampus USU dan kalau perlu memanggil Rektor USU. DPR RI kan lagi reses, tanggal 15 Mei 2023 mereka akan masuk kembali ke DPR RI setelah reses," ujar Hendro kepada Tribun Medan, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: KABAR Terkini 7 Peserta UTBK USU yang Lakukan Kecurangan, Sudah Dimaafkan

Dikatakan Hendro, praktik dugaan perjokian di dunia pendidikan sudah seharusnya diberikan tindakan tegas.

"Bukan sekedar memaafkan, tapi praktik perjokian telah mencoreng dunia pendidikan kita. Ini sungguh memalukan dan jangan sampai lagi terulang kemudian hari, harus ada tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku dan penyedia jasa joki tersebut. Itu sebagai efek jera," katanya.

Hendro juga mengungkapkan, perasaan kecewa terkait kasus kecurangan UTBK yang terjadi di USU.

Ia menilai, kasus perjokian ini sebelumnya juga sudah beberapa kejadian.

"Pertama kita masyarakat Sumut kecewa dan kaget atas praktik penjokian terhadap UTBK di USU. USU ini kan merupakan kampus negeri yang favorit di Sumut dan di Pulau Sumatra. Jadi dulu joki ini kan sudah lama ya kenapa masih ada lagi, ini juga kita heran, bisa jadi joki ini atau praktim ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, tapi baru ketahuan tahun ini, dugaan kita," ucapnya. 

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, USU harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait penyebab terjadinya kecurangan di dalam pelaksanaan UTBK.

"Jadi kita melihat sekelas USU saja bisa kecolongan, ini luar biasa. Ini harus dilakukan penanganan oleh Rektor USU pak Muryanto untuk dievaluasi panitia, ketua panitianya dan mereka juga harus tanggung jawab kenapa perjokian ini bisa masif, terstruktur, dan sistemik," tuturnya.

Selain itu, kata Hendro, pihaknya juga mendapat kabar dari masyarakat bahwa kecurangan ini diduga melibatkan lembaga bimbingan belajar. 

Baca juga: DPRD Sumut Minta Polisi Responsif Selidiki Kasus Kecurangan UTBK USU, Akan Lapor ke Komisi III

"Kalau ini benar, berarti sudah ngeri kali praktik di perguruan tinggi di negeri ini. Kita dapat informasi dari aduan masyarakat bahwa ini diduga melibatkan bimbel, ini nauzubillah himinzalik, satu kemunduran dalam UTBK. Kenapa bisa terjadi gitu loh," ucapnya.

"Jangan sampai menghalalkan segala cara jadi mereka yang punya uang menggunakan segala cara untuk bisa masuk ke USU. Sementara masih banyak orang-orang di desa, punya kapasitas dan punya kemampuan yang sama untuk masuk ke USU dan mereka punya semangat belajar kita harus beri ruang mereka agar mereka bisa berkompetisi di USU," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)