VIRAL Main Bisnis di Lapas, Wamenkumham Ungkap Peran Yayasan, DPR Respons soal Anak Yasonna Laoly

Hal ini, kata Wamenkumham, sangat bermanfaat bagi warga binaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat usai menjalani proses hukum.

Kendati demikian, Eddy Hiariej pun mengakui, masih ada berbagai persoalan dalam pengelolaan Lapas di Indonesia.

Namun, ia memastikan, Ditjenpas selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh warga binaan.

"Kami belum sempurna dan masih banyak kekurangan, tetapi kami selalu berusaha menjadi lebih baik," tutur Wamenkumham.

Tanggapan DPR soal viral Monopoli Bisnis di Lapas

DPR pun akhirnya angkat bicara.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI, Santoso meminta Yasonna Laoly mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bila anaknya, Yamitema Laoly terbukti memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Jika terbukti benar apa yang di publik ramaikan ini bahwa anaknya Menkumham berbisnis di lingkungan Kemenkumham maka tidak ada cara lain selain Menkumham mundur sebagai Menkumham karena telah menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarganya," kata Santoso kepada wartawan, Kamis (4/5/2023).

Santoso mengakui jika mundur sebagai pejabat yang dinilai mencederai etika memang tidak pernah terjadi.

"Jangankan melanggar etika yang jelas melanggar aturan saja pejabat kita tidak mau mundur," ujarnya.

Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dalam sisa masa jabatannya melakukan bersih-bersih terhadap menterinya yang dinilai publik melakukan hal-hal di luar kepatutan.

"Apakah Presiden Jokowi berani melawan arus parpol koalisi pendukungnya kita tunggu saja," ungkap Santoso.

Kendati demikian, Santoso meminta semua pihak agar tak dulu menuduh sebelum Yamitema Tirtajaya Laoly terbukti berbisnis di proyek pengadaan Lapas.

"Kalau terbukti memang tidak ada larangan anak pejabat berbisnis di tempat orangtuanya bertugas," ucapnya.

Dia menegaskan semua orang punya kesempatan yang sama untuk berusaha di manapun asalkan fair dan sesuai peraturan perundang-undangan.