Dicopot Gubernur Edy Rahmayadi dari Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede: Enjoy Aja. . .

TRIBUN-MEDAN.COM - Bambang Pardede mengaku tetap enjoy dan happy meski jabatannya dicopot oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Diketahui, Bambang Pardede dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Pencopotan ini seusai Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Desa Sialangtaji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), pada Rabu (17/5/2023) lalu.

Saat dikonfirmasi wartawan, lewat sambungan telepon Bambang Pardede mengatakan yang dialaminya adalah dinamika.

Selama ini, katanya, dia diberi amanah mengemban jabatan, kalau yang memberi amanah mencabutnya, tidak ada yang salah.

Ia mengaku menikmatinya dan bahagia saja karena jadi punya banyak waktu untuk keluarga.

"Enjoy dan happy saja, ini lagi jalan-jalan dengan keluarga. Makan bersama istri di bawah pohon sambil tertawa-tawa, biasanya Sabtu dan Minggu masih kerja," kata Bambang, Minggu (21/5/2023) kemarin. 

Disinggung soal isu yang menyebut Bambang akan melayangkan gugatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena dilengserkan ketika masa jabatan gubernur bakal berakhir September mendatang.

Bambang Pardede membantah dan meminta wartawan tidak menambah-nambahi isu tersebut.

"Jangan buat isu, perlu diingat, Pak Gubsu yang menolong saya. Jangan mau dikompor-kompori orang! Saya sudah menemui Pak Gubernur, mengucapkan terima kasih dan memberitahukan bahwa SK- nya sudah saya terima," ucapnya.

Bambang pun memberi dukungan kepada Marlindo Harahap yang kini mendapat amanah menjabat Pelaksana tugas Kadis PUPR Provinsi Sumut.

Menurutnya, Maslindo yang jauh lebih muda darinya akan bekerja lebih maksimal.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut Safruddin yang ditanya apakah pencopotan Bambang tidak menyalahi aturan karena dilakukan pada akhir masa jabatan gubernur yang tinggal hitungan bulan.

"Kalau salah, tidak mungkin dilakukan," katanya.

Menurut Safruddin, pencopotan Bambang masih ada proses lanjutan.

Kalau tidak mendapat jabatan setara eselon dua, maka Bambang langsung dipensiunkan.

Sampai hari ini, status Bambang masih tetap di Dinas PUPR, tetapi bukan sebagai Kadis.

Untuk pengisian jabatan Kadis depenitif, jika yang mengisi dari luar atau setingkat lebih rendah, melalui lelang jabatan dan seleksi terbuka.

"Bisa saja gubernur menggeser dari eselon dua dinas lain yang memenuhi syarat," ungkap Safruddin.

Pencopotan Bambang lantaran kinerjanya dinilai kurang baik terkait proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun.

Pada 2022, realisasinya 23 persen, hanya sebatas uang muka.

Pada Rabu (17/5/2023) sore, SK pemberhentian Bambang diserahkan.

Gubernur kemudian menunjuk Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut Marlindo Harahap sebagai pelaksana tugas kepala dinas sampai terpilih pejabat definitif. 

Banyak pihak prihatin dan menilai kesalahan tidak bisa sepenuhnya dilemparkan kepada Bambang Pardede.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut Sugiat Santoso meminta semua pejabat terkait proyek juga dicopot.

Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arif S Trinugroho pun harus bertanggung jawab karena melakukan pembohongan publik. Pasalnya, Arif saat meninjau proyek jalan di Siantar-Simalungun menyampaikan bahwa progres pekerjaan sudah 39 persen.

"Pengerjaan proyek jalan sepanjang 450 kilometer dengan nilai anggaran Rp 2,7 triliun mencapai 39 persen," sebut Arif dalam rilisnya.

Namun, Arief memastikan Pemprov Sumut belum ada melakukan pembayaran.

Sulit mencari anggaran

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku kesulitan mencari dana untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 3.500 kilometer.

Pihaknya berupaya memperbaiki walau masih sebagian ruas jalan yang terlaksana.

Juga masih terus mempelajari mengenai jalan yang akan dibangun.

"Kita masih kesulitan terkait mana jalan provinsi dan mana jalan kabupaten. Jalan provinsi yang rusak dan bakal diperbaiki sepanjang 3.500 kilometer," ucapnya.

Menjawab pertanyaan terkait pencopotan Kadis PUPR Provinsi Sumut yang dipercaya menangani perbaikan jalan dengan skema multiyeas 2022-2024, Edy mengatakan, pelaksanaan pekerjaannya lambat.

"Sangat lambat, padahal targetnya 35,5 persen pada tahun anggaran 2022-2023, yang terlaksana hanya 29,5 persen," kata Edy.

Jokowi kucurkan anggaran Rp 800 miliar

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah meninjau jalan rusak di Desa Sialangtaji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labura.

Mereka melewati jalan berlubang yang ditutupi lumpur dengan 'mobil RI 1' sejauh 13 kilometer, kemudian menuju Sei Ledong atau Tanjung Ledong sekitar 17 kilometer.

Usai melihat kondisi, Jokowi berjanji akan memperbaiki jalan mulai Juli 2023.

"Di Provinsi Sumut ini, jalan nasional ada 2.600 kilometer, yang rusak kira-kira 260 kilometer. Ini jalan nasional," kata Jokowi, Rabu (17/5/2023).

Bukan hanya di Kabupaten Labura, Jokowi juga menyebut banyak jalan rusak di kabupaten dan kota lain yang akan diperbaiki pemerintah pusat.

"Kita tidak ingin jalur-jalur logistik terhambat. Jangan sampai jalan ini menganggu, untuk Sumut, anggaran yang kita kuncurkan Rp 800 miliar untuk seluruh kabupaten dan kota," ujarnya. 

Pemerintah pusat turun tangan karena kabupaten, kota dan provinsi meminta bantuan agar jalan rusaknya diperbaiki.

"Jadi kita ambil alih membantu provinsi, kabupaten dan kota, paling lambat Juli,” kata Jokowi.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan janji presiden di Labura.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi perhatian untuk Sumut, dalam hal ini perbaikan jalan. Kita berharap jalan ini cepat selesai sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat," ujarnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dicopot Usai Jokowi Tinjau Jalan Rusak, Kadis PUPR Sumut: Enjoy Saja"