Serangan Terbaru JK ke Jokowi: Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, Tapi Investor dan Swasta

Anies melanjutkan, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun selama Jokowi memimpin.

Sedangkan pada era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Pada 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

Sebelumnya, JK menyinggung jalan di Lampung yang viral karena rusak, tapi di sisi lain pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," ucap JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," kata dia.

Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan gratis di pemerintah di era Jokowi memunculkan anggapan hanya orang mampu yang bisa lewat jalanan mulus.

"Tapi jalan rakyat, untuk petani, pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ucap JK.

JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Per Tahun

Sebelumnya JK juga telah mengkritik pemerintahan Jokowi mengenai utang negara.

JK menyebutkan, utang pemerintah semakin membesar. Bahkan ia bilang, setiap tahunnya pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun untuk kewajiban utang.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Adapun JK merupakan pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 2024. Anies juga didukung oleh PKS.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan JK.